TamiangNews.com, KARANG BARU - Sejak Senin (22/8) lalu, di Kabupaten Aceh Tamiang mulai ramai keberadaan calo atau agen yang mengaku bisa meluluskan seleksi penerimaan Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK), untuk tenaga bakti/honorer yang saat ini mengabdi di Setdakab setempat.
Para calo ini menetapkan sejumlah uang agar bisa lolos dalam seleksi PDPK. Meski belum ada laporan penipuan yang dilaporkan ke polisi, namun sejumlah pegawai honor dan tenaga bakti di kabupaten ini mengaku butuh kepastian, bahwa seleksi yang dilakukan ini benar-benar fair. Bukan asal digelar hanya untuk memasukkan orang-orang dekat dengan pejabat tertentu.
Karena kepada calon korbannya, para calo ini mengaku bisa memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat teras di jajaran Pemkab setempat, apalagi saat ini Pemkab setempat juga sedang melaksanakan seleksi untuk calon pegawai daerah.
Beberapa pegawai honor/bakti yang mengadu kepada Serambi, mengatakan, sejumlah rekan mereka ada yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada calo, yang sehari-hari memang terlihat dekat dengan pejabat Pemkab Tamiang.
“Mereka (calo) meminta uang panjar dengan nilai jutaan rupiah dan berjanji akan mengurus kelulusan seleksi. Terkait hal ini, kami meminta kepastian dari instansi terkait bahwa hal ini tidak terjadi, dan hasil seleksi harus diumukan secara terbuka,” kata seorang pegawai bakti yang mengaku ikut dalam seleksi PDPK ini.
Kepala BKPP Aceh Tamiang, Syamsuri SE, Selasa (22/8) mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan seleksi tenaga PDPK dan tenaga bakti di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang dengan jumlah mencapai 3.700 orang.
“Mereka yang diseleksi terbagi dua. Untuk PDPK yang SK-nya diterbitkan Bupati Tamiang tahun 2005-2010, hanya dilakukan seleksi administrasi, dengan jumlah 1.500 orang.
Sedangkan untuk yang memegang SK tahun 2011-2015, dilakukan seleksi dengan ujian tertulis, dengan jumlah pegawai PDPK yang terdata saat ini sebanyak 700 orang, ditambah tenaga bakti 1.500 orang,” jelasnya.
Terkait jumlah pegawai yang dibutuhkan berikut formasinya, Syamsuri mengaku belum tahu. “Tergantung berapa banyak tenaga PDPK (sesuai SK Bupati tahun 2005-2010) yang tidak lulus administrasi. Salah satunya karena ber-KTP luar Tamiang.
Karena saatc ini ada sekitar 100 tenaga PDPK yang tidak ber-KTP Aceh Tamiang,” ungkapnya.
Kepala BKPP Aceh Tamiang, Syamsuri, memastikan ujian tertulis ini terhindar dari permainan calo karena hasil seleksi sangat bergantung pada kemampuan peserta menjawab soal.
Model pertanyaan pada soal ujian juga dibuat bervariasi mencapai 5.000 pertanyaan, untuk menghindari joki atau pembocoran soal ujian.
“Soal yang disiapkan mencapai 5.000 pertanyaan berbeda untuk setiap peserta. Masing-masing peserta diberikan 75 soal ujian yang harus dijawab dalam waktu 90 menit. Kami memastikan tidak ada kesamaan soal (pertanyaan) antara satu peserta dengan peserta yang lain,” ujarnya.
Karena itu ia meminta setiap peserta benar-benar mengikuti ujian ini sesuai petunjuk, dan tidak mewakilkan proses ujian kepada orang lain.
Ia juga mengingatkan, peserta untuk tidak memberi uang kepada calo, karena seleksi kali ini dipastikan bebas dari praktik percaloan, dengan pengawasan ujian secara berlapis.
“Mudah-mudahan, yang lulus seleksi nanti benar-benar pegawai yang layak baik dari segi kemampuan maupun masa kerja yang telah dijalani bertahun-tahun,” harapnya. [] Serambinews
Para calo ini menetapkan sejumlah uang agar bisa lolos dalam seleksi PDPK. Meski belum ada laporan penipuan yang dilaporkan ke polisi, namun sejumlah pegawai honor dan tenaga bakti di kabupaten ini mengaku butuh kepastian, bahwa seleksi yang dilakukan ini benar-benar fair. Bukan asal digelar hanya untuk memasukkan orang-orang dekat dengan pejabat tertentu.
Karena kepada calon korbannya, para calo ini mengaku bisa memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat teras di jajaran Pemkab setempat, apalagi saat ini Pemkab setempat juga sedang melaksanakan seleksi untuk calon pegawai daerah.
Beberapa pegawai honor/bakti yang mengadu kepada Serambi, mengatakan, sejumlah rekan mereka ada yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada calo, yang sehari-hari memang terlihat dekat dengan pejabat Pemkab Tamiang.
“Mereka (calo) meminta uang panjar dengan nilai jutaan rupiah dan berjanji akan mengurus kelulusan seleksi. Terkait hal ini, kami meminta kepastian dari instansi terkait bahwa hal ini tidak terjadi, dan hasil seleksi harus diumukan secara terbuka,” kata seorang pegawai bakti yang mengaku ikut dalam seleksi PDPK ini.
Kepala BKPP Aceh Tamiang, Syamsuri SE, Selasa (22/8) mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan seleksi tenaga PDPK dan tenaga bakti di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang dengan jumlah mencapai 3.700 orang.
“Mereka yang diseleksi terbagi dua. Untuk PDPK yang SK-nya diterbitkan Bupati Tamiang tahun 2005-2010, hanya dilakukan seleksi administrasi, dengan jumlah 1.500 orang.
Sedangkan untuk yang memegang SK tahun 2011-2015, dilakukan seleksi dengan ujian tertulis, dengan jumlah pegawai PDPK yang terdata saat ini sebanyak 700 orang, ditambah tenaga bakti 1.500 orang,” jelasnya.
Terkait jumlah pegawai yang dibutuhkan berikut formasinya, Syamsuri mengaku belum tahu. “Tergantung berapa banyak tenaga PDPK (sesuai SK Bupati tahun 2005-2010) yang tidak lulus administrasi. Salah satunya karena ber-KTP luar Tamiang.
Karena saatc ini ada sekitar 100 tenaga PDPK yang tidak ber-KTP Aceh Tamiang,” ungkapnya.
Kepala BKPP Aceh Tamiang, Syamsuri, memastikan ujian tertulis ini terhindar dari permainan calo karena hasil seleksi sangat bergantung pada kemampuan peserta menjawab soal.
Model pertanyaan pada soal ujian juga dibuat bervariasi mencapai 5.000 pertanyaan, untuk menghindari joki atau pembocoran soal ujian.
“Soal yang disiapkan mencapai 5.000 pertanyaan berbeda untuk setiap peserta. Masing-masing peserta diberikan 75 soal ujian yang harus dijawab dalam waktu 90 menit. Kami memastikan tidak ada kesamaan soal (pertanyaan) antara satu peserta dengan peserta yang lain,” ujarnya.
Karena itu ia meminta setiap peserta benar-benar mengikuti ujian ini sesuai petunjuk, dan tidak mewakilkan proses ujian kepada orang lain.
Ia juga mengingatkan, peserta untuk tidak memberi uang kepada calo, karena seleksi kali ini dipastikan bebas dari praktik percaloan, dengan pengawasan ujian secara berlapis.
“Mudah-mudahan, yang lulus seleksi nanti benar-benar pegawai yang layak baik dari segi kemampuan maupun masa kerja yang telah dijalani bertahun-tahun,” harapnya. [] Serambinews
