TamiangNews.com, KARANG BARU -- Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Kuala Simpang yang terletak di Dusun Damai, Desa Dalam, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, saat ini sudah dalam kondisi over kapasitas, juga masih minim fasilitas dan butuh relokasi.
Demikian diungkapkan Kepala LP Kelas II B Kuala Simpang Davy Bartian, ketika menjawab TamiangNews.com, Selasa (8/10) diruang kerjanya.
Davy menyebut, saat ini jumlah Warga Binaan di Lapas sebanyak 608 orang, sementara kapasitas atau daya tampung hanya 160 orang. "artinya over kapasitas hapir 400 persen," ujar Davy.
Dijelaskan Davy, mereka (Warga Binaan), 80 Persen adalah napi kasus narkoba, sementara sisanya napi kasus kriminal umum lainnya. Over kapasitas ini, kata Davy, sangat berpengaruh terhadap kenyaman para warga binaan.
"Satu saja lebih salah, apalagi sampai 457 orang," ungkap Davy.
Mengatasi itu, kata Davy, sebagian warga binaan tidur di barak yang sangat sempit, dan sebagian tidur di Aula dan Menasah.
Ditanya adanya informasi pengutipan bagi warga binaan yang tidak tidur di barak, Davy membantah hal tersebut. Ia berdalih, jika pun ada bukanlah dari petugas sipir, bisa saja itu akal-akalan sesama warga binaan.
"Kalaupun ada pungli, bukan hanya disisni, diluar pun banyak pungli," cetus Davy.
Davy juga berharap adanya perhatian pihak pemerintah terkait masalah pembinaan mental para warga binaan, diakuinya saat ini sudah sangat jarang Dinas Syariat Islam memberikan pencerahan masalah agama kepada warga binaan, biasanya ada tapi sekarang sudah jarang dilakukan.
Dijelaskannya juga sebenarnya untuk menyelesaikan mental para penghuni LP Kampung Dalam tidak hanya menjadi tugas kami, tapi masyarakat juga ikut berpartisipasi.
Mengatasi kondisi ini membludaknya penghuni LP, Davy berharap pemerintah daerah dapat menyediakan lokasi seluas 5 Ha, untuk dilakukan relokasi.
"Saya sudah pernah sampaikan wacana relokasi ini ke Bupati, namun belum ada jawaban hingga saat ini, kita berharap ada respon positif," tandas Davy.
Harapan Kepala LP Kelas II B Davy Bartian, terhadap pemerintahan pusat maupun daerah, untuk bisa memperhatikan lebih serius fasilitas maupun kapasitas di LP ini, demi kemajuan dan keamanan warga binaan maupun pegawai LP, tutupnya. [] TN-W007
