Wilson Lalengke
Penulis adalah Ketua Umum PPWI, Alummni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012
TamiangNews.com | JAKARTA -- Menyikapi kondisi penyebaran Virus Corona atau
Covid-19 hari-hari ini, banyak daerah yang sudah menerapkan kebijakan Karantina
Wilayah. Kebijakan tersebut mewajibkan semua warga harus tinggal di rumah (Stay
at Home) dan melakukan pekerjaan dari rumah (Work from Home). Anak sekolahpun
sudah diliburkan memasuki minggu ketiga, dan mewajibkan para siswa belajar dari
rumah (Online Learning).
 |
| Wilson Lalengke |
Bagi beberapa kelompok warga, kebijakan
lock-down ala Indonesia (baca: karantina biaya mandiri) itu tidak begitu
merepotkan, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai pemerintah atau
pengusaha. Kelompok warga ini, walau di level kepegawaian rendahan sekalipun,
masih memiliki harapan untuk mendapatkan tunjangan pembiayaan hidup
sehari-hari. Minimal dari gaji bulanan mereka.
Namun, bagi sebagian besar rakyat,
kebijakan stay at home merupakan sesuatu yang sangat merisaukan. Karyawan atau
buruh pabrik, pedagang kaki lima, dan tukang ojek adalah beberapa kelompok
masyarakat yang hidupnya hanya berharap dari kerja harian. Uang yang didapat
hanya cukup untuk biaya hidup dari hari ke sehari. Dapat uang hari ini, habis
untuk biaya hari ini, kadang tidak cukup.
Kondisi itu merupakan situasi yang dihadapi
ratusan ribu jurnalis se-Indonesia. Kehidupan mereka juga amat memprihatinkan,
hidup sehari ke sehari dengan pendapatan yang seadanya. Wartawan Indonesia
adalah salah satu kelompok rakyat yang selama ini terabaikan di negerinya
sendiri. Taraf perekonomian kebanyakan para jurnalis tergolong berada di bawah
garis pra-sejahtera (untuk tidak mengatakan garis kemiskinan).
Terdapat beberapa faktor yang membuat
kesejahteraan para jurnalis di tanah air sulit beranjak naik. Jangankan untuk
menabung, pendapatan sehari-hari saja hanya cukup untuk biaya keseharian
keluarganya. Jikapun ada wartawan yang sejahtera, umumnya mereka adalah pemilik
media atau jurnalis yang mempunyai bisnis di luar jurnalistik.
Beberapa perusahaan media yang memiliki
ribuan wartawan, sebutlah Kompas sebagai contoh, dapat memberikan penghasilan
yang hampir memadai bagi wartawannya. Perusahaan media nasional itu memiliki
beberapa jaringan bisnis non-jurnalitik, seperti properti, perhotelan, hingga
perkebunan dan pertambangan. Hal tersebut menjadikan Kompas dapat bertahan di
tengah gelombang dasyat kemajuan media online yang tidak dapat dimonopoli oleh
media tertentu saja.
Walaupun begitu, pola pemberian gaji bagi
para wartawan media nasional sebesar Kompas, tidaklah sama alias tidak merata
bagi ribuan wartawannya itu. Kinerja sang wartawan amat menentukan penghasilan
yang bersangkutan. Dengan kebijakan media besar seperti ini, tentunya masih
menyisakan banyak rekan wartawannya yang hidup pas-pasan, dapat sehari, habis
sehari.
Jika kondisi kalangan jurnalis yang bekerja
di media-media besar, yang mempunyai jaringan bisnis beromset miliaran hingga
triliunan, masih cukup memprihatinkan, maka dapat dibayangkan kehidupan para
jurnalis di daerah-daerah yang hanya bermodal idealisme dan semangat
empat-lima. Bekerja dengan bermodal sebuah android untuk merekam hasil
wawancara sekaligus mengambil foto sang narasumber dan obyek berita, tentunya
tidak akan memberikan hasil (pendapatan) yang cukup.
Akibatnya, di saat-saat genting masa
karantina seperti sekarang, kalangan jurnalis merupakan kelompok rakyat yang amat
rapuh dari sisi ekonomi. Sebagian besar mereka tidak memiliki persediaan
kebutuhan hidup, tidak juga memiliki tabungan dana yang memadai untuk menjalani
masa stay at home, walau untuk beberapa hari sahaja. Jika sang wartawan
memiliki keluarga dengan jumlah anak yang cukup banyak, semisal 3 atau 4 orang,
tentunya menjadi beban yang sangat berat baginya.
Wartawan tidak akan pernah berputus asa,
apalagi mengeluh, terlebih lagi mengemis kepada siapapun. Idealisme seorang
wartawan yang selalu siap untuk hidup menderita merupakan pegangan utama bagi
mereka. Jangan pernah berharap bahwa wartawan akan datang ke pemerintah, baik
pusat maupun daerah, untuk sekedar meminta bantuan. Justru, para jurnalis
sejati akan bergerak untuk menggalang kekuatan dalam mengatasi masalah yang
dihadapi masyarakat. Wartawan hanya lantang suara ketika memperjuangkan rakyat,
tetapi diam seribu bahasa jika bicara soal nasib-hidupnya sendiri.
Walaupun wartawan diam, janganlah
beranggapan mereka kuat dan mampu bertahan tanpa makan-minum sehari-hari.
Wartawan tetaplah manusia. Mereka butuh asupan makanan untuk tetap bisa hidup.
Mereka juga butuh menghidupi anak-istrinya sebagai bagian dari tanggung jawab
kemanusiaannya di keluarganya.
Pemerintah semestinya tidak melupakan
kalangan jurnalis sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang wajib diayomi dan
dilindungi hidupnya. Berikan akses ke sumber-sumber ekonomi yang ada di
lingkungan pemerintah, baik dari alokasi anggaran APBN/APBD maupun bentuk
bantuan lainnya. Pemanfaatan keuangan yang bersumber dari dana CSR (Corporate
Social Responsibility) perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing
dapat dimaksimalkan membantu warga masyarakat terdampak, termasuk kalangan
wartawan.
Paling penting dari semua ini adalah bahwa
para pengambil kebijakan di pemerintahan daerah semestinya peka terhadap
kebutuhan warganya, terutama dari kalangan “pendiam” wartawan. Mereka adalah
bagian dari tanggung jawab Anda, karena mereka adalah rakyat Anda. Saya hanya
menyuarakan keresahan ratusan ribu wartawan se-nusantara, yang tidak pernah
mereka utarakan, bahkan kepada sayapun tidak pernah. (*)
