TamiangNews.com | ACEH TAMIANG -- Dinilai tidak transparan dalam mengelola Dana Desa, sejumlah warga Kampung Pahlawan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, lakukan protes dan melaporkannya ke DPRK setempat.
Aksi protes atau keluhan warga tersebut disikapi DPRK setempat, melalui Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang yang diketuai M. Irwan, SP bersama anggota komisi, Sugiono, Maulizar Zikri dan beberapa anggota Komisi I lainnya pada Selasa (12/5/20) langsung menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan Peninjauan Lapangan terhadap kegiatan ADD.
 |
| Pengelolaan Dana Desa Tidak Transparan DPRK Aceh Tamiang Lakukan tinjau kelapangan |
Peninjauan Lapangan Komisi I DPRK Aceh Tamiang tersebut juga mengikutsertakan pegawai Inspektorat, serta pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampong, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera setempat.
Di salah satu lokasi kegiatan DD Kampung Pahlawan, sempat terlihat saling mempertahankan argumen tentang kegiatan, terutama Datok Pahlawan M. Saleh yang menjawab semua perntayaan dari anggota Dewan.
Sementara Ketua Mejelis Duduk Setikar (MDSK) Kampung Pahlawan, Fahrul Razi yang didampingi sejumlah warga lainnya kepada Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang menyampaikan, terkait keluhan warga dan meminta dilakukan audit khusus oleh Inspektorat terhadap beberapa kegiatan dana desa tahun 2019 yang sudah direalisasikan.
Menurut Fahrul Razi, ada kejanggalan yang dirasakan dalam mengelola DD seperti pengerasan ruas jalan Arahman tidak dikerjakan sama sekali malahan kegiatannya dipindahkan ketitik ruas jalan Dusun Matang Gelugur.
“ Aneh kami terkejut saat melihat di ujung ruas jalan Gelugur ini sudah ada prasasti tertuliskan program pengerasan jalan ini sudah selesai dikerjakan, sementara judul kegiatnnya pengerasan jalan Arahman yang tidak tersentuh sampai saat ini,” ulasnya.
Hal senada juga diutarakan oleh Suparlan menyebutkan, untuk pengerasan jalan Arahman sudah dianggarkan di tahun 2020, tapi nama jalannya diganti dengan nama jalan Tenggulud.
“ Aneh saja pengalihan kegiatan dana desa tanpa musyawarah dengan pihak MDSK dan dilakukan sesuka hati Datok Penghulu” ungkap Suparlan.
Menurut sejumlah warga lainnya bahwa program dana desa Kampung Pahlawan sangatlah carut marut, banyak persoalan yang harus dibenahi untuk dana desa.
" Aneh saja, kegiatan tahun 2019 yang dicairkan tahun 2020 dengan alasan kepada warga saat pekerjaan di akhir tahun lalu memakai uang orang,” sebut warga tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang, M. Irwan, SP disela-sela Peninjauan Lapangan tersebut mengatakan, pihaknya yang menindaklanjuti laporan masyarakat ini meminta kepada pihak Inspektorat Aceh Tamiang agar audit khusus yang dilaksanakan itu harus benar dan jangan sampai ada keberpihakan.
“ Kami minta juga kepada perangkat kampung yang dimintai keterangan oleh Inspektorat harus berani jujur, jika tidak jujur bukan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalahan dikemudian hari,” tegas M. Irwan
Irwan menambahkan sembari pihaknya bukan menilai dari jumlah uangnya, tetapi pengelolaannya harus tranparansi untuk diketahui masyarakat Kampung Pahlawan sendiri.
" Ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan transparan, kecil kemungkinan untuk menjadi bahan pertanyaan masyakarat" ungkap Irwan mengakhiri.[]TN-W007
