 |
| Foto/Ilustrasi |
Adanya “Konstitusi” sebagai fondasi normatif dan struktur kekuasaan pada suatu negara, mengalami dinamika seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, bahkan perbedaan pandang antara kelompok yang terjadi dalam masyarakat. Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam negara hukum, dan tercermin dalam norma-norma yang ada di setiap negara.
Konstitusi selalu membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat yang disalurkan dan diselenggarakan dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka acuan utama dalam pembentukan seluruh hierarki peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi tolok ukur fundamental dalam pengujian legitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai “the supreme law of the land” atau “hukum tertinggi negara”, konstitusi tidak hanya menjadi sebuah dokumen hukum biasa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, negara hukum telah dipilih sebagai bentuk negara, sehingga setiap tindakan dan konsekuensinya harus didasarkan pada hukum.
Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah krusial, terutama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara dan mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi menjadi landasan utama dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Sebagai “guantator” perubahan yang teratur, konstitusi memainkan peran penting dalam pembangunan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Konstitusi memiliki fungsi yang spesifik, yaitu memilih dan membatasi kekuasaan negara, serta mengklaim dan melindungi hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia.
Mengenai konstitusi, Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H. menerangkan bahwa istilah “Konstitusi” itu berasal dari Bahasa Prancis, yaitu “Constituer” yang diartikan “membentuk”. Dimana dalam konteks kenegaraan, konstitusi itu ibaratkan proses pembentukan suatu negara dengan penyusunan dan penetapan aturan-aturannya, dan konstitusi seringkali disamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar (UUD) yang merupakan hukum dasar tertulis di suatu negara.
Namun seorang ahli bernama Herman Heller mengatakan bahwa konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar dan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Herman Heller mendefinisikan Konstitusi menjadi 3 pengertian, yaitu :
1) “Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.”
Konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan riil yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara.
2) “Die Verselbstandigte rechhtsverfassung.”
Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, konstitusi dipandang sebagai sistem norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara.
3) “Die geshereiben verfassung.”
Konstitusi yang bisa diwujudkan dalam bentuk tulis dan dimuat dalam suatu naskah sebagai Undang-Undang. Yang dimana, konstitusi dalam bentuk dokumen tertulis yang menjadi hukum dasar tertinggi.
Menurut E.C.S. Wade, seorang Sarjana hukum memberikan definisi konstitusi sebagai “A document having a special legal sanctity which sets out the framework and the pricipal functions of the organs of government of a State and declares the principles governing the operation of those organs.”, dan berbagai ahli seperti K.C. Wheare yang mendefinisikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur, atau mengendalikan pemerintahan.
Secara umum, konstitusi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang secara jelas memuat aturan-aturan pokok negara, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Di sisi lain, terdapat pula negara yang menganut konstitusi tidak tertulis.
Konstitusi jenis ini tidak disusun dalam satu dokumen formal, melainkan terbentuk dari kebiasaan, praktik, serta keputusan-keputusan penting yang telah dijalankan dan diakui selama bertahun-tahun. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang menggunakan sistem konstitusi tidak tertulis.
Meskipun berbeda dalam bentuk, keduanya memiliki fungsi yang sama pentingnya, yaitu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta menjamin hak dan kebebasan warga negara. Dengan adanya konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan dapat terjaga secara berkelanjutan.
Fungsi-fungsi Konstitusi
Konstitusi memegang peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi yang mengatur jalannya pemerintahan serta hubungan antara negara dan rakyat. Fungsi-fungsi konstitusi sangat beragam dan mencerminkan pentingnya peran konstitusi dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Beberapa fungsi Konstitusi sebagai berikut :
1) Sebagai Hukum Dasar
Salah satu fungsi utama konstitusi adalah sebagai hukum dasar atau grundnorm yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan. Semua peraturan lain harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang termuat dalam konstitusi agar tidak terjadi pertentangan hukum. Dalam hal ini, konstitusi menjadi ukuran dalam menguji keabsahan suatu kebijakan atau peraturan.
2) Mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan negara.
Melalui konstitusi, ditentukan secara jelas lembaga-lembaga negara beserta kewenangan masing-masing. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu pihak, serta menciptakan sistem check and balance demi menjaga demokrasi.
3) Jaminan hak-hak warga negara
Konstitusi menetapkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Dengan adanya jaminan ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dari segala bentuk pelanggaran.
4) Sebagai simbol identitas dan kedaulatan negara
Konstitusi juga berperan sebagai simbol identitas dan kedaulatan negara. Ia mencerminkan nilai-nilai dasar, semangat kebangsaan, serta cita-cita bersama yang menjadi fondasi berdirinya sebuah negara. Dalam hal ini, konstitusi bukan hanya menjadi alat hukum, melainkan juga menjadi pedoman moral dan ideologis bagi seluruh elemen bangsa.
Dengan demikian, fungsi-fungsi konstitusi tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang membentuk karakter suatu bangsa. Menjaga keberlakuan dan kehormatan konstitusi berarti menjaga keberlangsungan negara itu sendiri.
Karakteristik dan Perjalanan dalam Kehidupan Kewarganegaraan
Karakteristik dan Perjalanan dalam Kehidupan Kewarganegaraan adalah sebuah konsep fundamental dalam organisasi masyarakat modern. Lebih dari sekadar status hukum yang diberikan oleh negara, kewarganegaraan mencakup serangkaian hak, tanggung jawab, identitas, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Kewarganegaraan memiliki beberapa karakteristik utama yang saling terkait dan membentuk fondasinya:
1. Status Hukum dan Keanggotaan
Karakteristik paling dasar dari kewarganegaraan adalah status hukum yang mengikat individu dengan suatu negara. Status ini memberikan pengakuan resmi sebagai anggota komunitas politik dan sosial negara tersebut. Ini biasanya diatur oleh undang-undang kebangsaan yang menentukan bagaimana seseorang memperoleh kewarganegaraan (misalnya, melalui kelahiran di wilayah negara - ius soli, melalui keturunan dari warga negara - ius sanguinis, atau melalui naturalisasi).
2. Hak dan Kewajiban
Kewarganegaraan tidak hanya tentang status, tetapi juga tentang hak dan kewajiban yang menyertainya.
Hak-hak warga negara umumnya meliputi: 1) Hak Sipil: Hak kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, hak atas peradilan yang adil, dan perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang; 2) Hak Politik: Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, dan hak untuk mengkritik pemerintah; dan 3) Hak Sosial dan Ekonomi: Hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, dan standar hidup yang layak.
Kewajiban warga negara umumnya meliputi: 1) Kewajiban untuk mematuhi hukum; 2) Kewajiban untuk membayar pajak; 3) Kewajiban untuk membela negara (misalnya, melalui wajib militer jika ada); dan 4) Kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil (misalnya, menjadi juri).
3. Identitas dan Loyalitas
Kewarganegaraan juga melibatkan aspek identitas dan loyalitas. Menjadi warga negara seringkali berarti mengidentifikasikan diri dengan bangsa dan negara tersebut, berbagi nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang sama. Ini memupuk rasa memiliki dan loyalitas terhadap komunitas nasional, yang dapat bermanifestasi dalam patriotisme dan solidaritas sosial. Namun, identitas kewarganegaraan bukanlah entitas tunggal; individu dapat memiliki berbagai identitas (etnis, agama, lokal) yang berinteraksi dengan identitas nasional mereka.
4. Partisipasi dan Tanggung Jawab Sipil
Karakteristik penting lainnya adalah partisipasi aktif dalam kehidupan publik dan tanggung jawab sipil. Kewarganegaraan yang bermakna melampaui kepatuhan pasif terhadap hukum; ia menuntut keterlibatan warga negara dalam proses demokratis, pengawasan terhadap kekuasaan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini dapat meliputi: 1) Memberikan suara dalam pemilihan; 2) Bergabung dengan organisasi masyarakat sipil; 3) Menjadi sukarelawan; 4) Mengadvokasi isu-isu sosial; dan 5) Mengambil bagian dalam diskusi publik.
Perjalanan dalam Kehidupan Kewarganegaraan
Perjalanan seorang individu dalam kehidupan kewarganegaraan bukanlah suatu titik statis, melainkan proses dinamis yang berkembang sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
1. Sosialisasi Kewarganegaraan
Perjalanan kewarganegaraan dimulai dengan sosialisasi kewarganegaraan, di mana individu mempelajari norma, nilai, dan praktik kewarganegaraan dari lingkungan sekitarnya.
Keluarga: Keluarga memainkan peran utama dalam membentuk pemahaman awal tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial.
Sekolah: Sistem pendidikan formal secara eksplisit mengajarkan sejarah, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi sipil. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan mempersiapkan individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
Komunitas dan Media: Interaksi dengan komunitas lokal, teman sebaya, dan paparan terhadap media massa juga membentuk pandangan individu tentang politik dan masyarakat.
2. Perkembangan Partisipasi
Seiring bertambahnya usia, bentuk partisipasi warga negara juga berkembang:
a) Partisipasi Awal (Masa Kanak-kanak dan Remaja): Pada tahap ini, partisipasi mungkin terbatas pada kegiatan di sekolah, seperti pemilihan ketua kelas, atau keterlibatan dalam kegiatan sukarela yang diawasi. Pemahaman tentang isu-isu publik mulai terbangun.
b) Partisipasi Aktif (Dewasa): Ketika dewasa, individu memiliki kesempatan untuk terlibat dalam bentuk partisipasi yang lebih kompleks, seperti memilih dalam pemilihan umum, bergabung dengan partai politik, menjadi aktivis, atau menduduki jabatan publik. Pemahaman tentang isu-isu kebijakan menjadi lebih mendalam, dan kemampuan untuk mempengaruhi perubahan sosial meningkat.
c) Partisipasi Sepanjang Hayat: Perjalanan kewarganegaraan terus berlanjut sepanjang hidup. Warga negara mungkin beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik, mengubah pandangan mereka, dan menemukan cara-cara baru untuk berkontribusi.
3. Tantangan dan Dinamika
Perjalanan kewarganegaraan tidak selalu mulus dan dapat menghadapi berbagai tantangan:
a) Ketidaksetaraan: Perbedaan sosial-ekonomi, etnis, dan gender dapat menghambat partisipasi dan akses terhadap hak-hak kewarganegaraan bagi kelompok-kelompok tertentu.
b) Polarisasi Politik: Meningkatnya polarisasi dapat mengurangi dialog konstruktif dan mempersulit konsensus dalam masyarakat.
c) Disinformasi dan Hoaks: Era digital membawa tantangan baru dalam bentuk penyebaran disinformasi yang dapat mempengaruhi pemahaman warga negara tentang isu-isu penting dan mengurangi kepercayaan pada institusi.
d) Ancaman terhadap Demokrasi: Di beberapa negara, ancaman terhadap kebebasan sipil, supremasi hukum, dan proses demokratis dapat mempengaruhi kemampuan warga negara untuk menjalankan hak-hak mereka.
e) Globalisasi: Dalam konteks globalisasi, identitas kewarganegaraan nasional dapat berinteraksi dengan identitas global atau transnasional, menimbulkan pertanyaan tentang loyalitas dan tanggung jawab di luar batas-batas negara.
4. Pembentukan Kewarganegaraan yang Responsif
Perjalanan kewarganegaraan juga merupakan proses pembelajaran berkelanjutan. Warga negara yang responsif adalah mereka yang mampu: 1) Berpikir kritis dan mengevaluasi informasi; 2) Berempati dengan perspektif yang berbeda; 3) Terlibat dalam dialog sipil yang konstruktif; 4) Mengadaptasi diri terhadap perubahan dan tantangan baru; dan 5) Mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Tantangan Implementasi Konstitusi di Indonesia
Dalam suatu tujuan baik tentu saja tidak akan berjalan mulus bagaikan angan-angan kita, tentu akan ada tantangan dan permasalahan yang melanda dalam mencapai tujuan yang baik, Begitu juga dengan implementasi konstitusi di Indonesia.
Berikut adalah beberapa tantangan yang melanda implementasi konstitusi di Indonesia.
1. Ancaman Terhadap Supremasi Hukum - Penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya penegakan hukum dapat menghambat pelaksanaan konstitusi.
2. Dominasi Kepentingan Politik - Konstitusi terkadang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya seperti mengubah peraturan yang sudah tetap demi kepentingan keluarga atau kepentingan pribadi hal tersebut juga terjadi karena lemahnya penegak hukum di Indonesia.
3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat - Banyak warga negara yang belum memahami hak dan kewajibannya sesuai konstitusi. Beberapa dampak negatif dari ketidak sadaran atau ketidak pahaman dalam hukum masyarakat:
1. tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara
Ketidakpahaman terhadap hukum dapat membuat masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam proses demokrasi dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
2. Meningkatkan risiko tindakan criminal
Ketidakpahaman terhadap hukum dapat meningkatkan risiko tindakan kriminal karena masyarakat tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah pelanggaran hukum dan dapat berakibat pada tindakan hukum.
3. Tidak dapat memperjuangkan hak mereka
Ketidakpahaman terhadap hukum dapat membuat masyarakat tidak dapat memperjuangkan hak mereka dengan efektif. Mereka mungkin tidak mengetahui cara mengakses sistem hukum atau memperoleh bantuan hukum ketika mereka membutuhkannya.
4. Merusak kepercayaan pada sistem hukum
Ketidakpahaman terhadap hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak adil atau tidak berfungsi dengan baik, mereka mungkin kehilangan keyakinan pada hukum dan pada institusi yang bertanggung jawab untuk menerapkannya.
5. Meningkatkan ketidakadilan sosial
Ketidakpahaman terhadap hukum dapat meningkatkan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang tidak memahami hukum mungkin tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari tindakan yang merugikan atau tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan kesenjangan dalam masyarakat.
Upaya Mengatasi Tantangan Konstitusi di Indonesia
Di setiap kesulitan ada kemudahan begitu juga dengan tantangan, di setiap tantangan ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Konstitusi adalah hukum tertinggi, meskipun begitu masih banyak tantangannya, maka dari itu terbentuknlah upaya-upaya agar tantangan tersebut dapat terselesaikan dan berjalan lebih efisien.
Berikut adalah upaya mengatasi tantangan konstitusi di Indonesia.
1. Reformasi Hukum - Melakukan revisi dan pembaruan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Penguatan Institusi Negara - Memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen dan berintegritas.
3. Peningkatan Edukasi Hukum - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konstitusi melalui pendidikan dan sosialisasi. Mengapa hal ini begitu penting?
Karena dengan meningkatnya edukasi tentang hukum rakyat bisa melakukan atau menghindari hal berikut:
a. Melindungi hak setiap individu
Hak setiap individu merupakan salah satu fungsi utama mengapa hukum diciptakan. Tanpa edukasi hukum yang baik, banyak individu yang tidak menyadari akan hak-hak mereka, sehingga mereka seringkali menjadi korban ketidakadilan. Edukasi hukum akan memberikan mereka pengetahuan atas apa saja hak yang mereka harusnya peroleh, seperti hak atas pekerjaan, hak atas perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan hak sebagai konsumen.
b. Membangun keprcayaan masyarakat terhadap hukum
Tumbuhnya pemahaman masyarakat akan hukum beriringan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena kepercayaan terhadap hukum merupakan pondasi awal dari kehidupan masyarakat yang adil dan tertib. Tanpa edukasi hukum yang baik, masyarakat seringkali merasa bahwa hukum akan mempersulit, memperumit dan akibatnya memicu tindakan main hakim sendiri. Seharusnya, hukum akan selalu memberi obat bukan menghambat, harus ditanamkan ke benak masyarakat itu sendiri. Sehingga akan mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.
4. Peran Mahkamah Konstitusi - Memastikan bahwa semua kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. “Tidak boleh ada excuse atau alasan apapun dalam menaati konstitusi. Jika konstitusi tidak ditaati, maka pondasi negara akan rapuh, mengingat bahwa konstitusi merupakan hukum dasar negara. Sebaliknya, jika konstitusi menjadi pegangan teguh dalam penyelenggaraan negara, maka kokohlah pondasi negara,” jelas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.[]
Penulis :
Yosepine Tri Oktandi dan Muhammad Rifa’i Ridho (Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang)
