 |
| Dukungan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat dapat segera bangkit dan memulai kembali kehidupannya, |
Tamiang-News.com, BIREUEN – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Hidrometeorologi Sumatra kembali merealisasikan komitmen percepatan pemulihan pascabencana. Pada Selasa (3/3/2026), dana bantuan perbaikan rumah disalurkan secara serentak di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Khusus di Kabupaten Bireuen, penyerahan bantuan dipusatkan di Pendopo Bupati Bireuen dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Sebanyak 4.347 Kepala Keluarga (KK) di Bireuen menerima dana stimulan tahap II dalam bentuk buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah dinyatakan lolos verifikasi sesuai Surat Keputusan (SK) bupati. Rinciannya, 2.954 KK kategori rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per KK, sementara 1.393 KK kategori rusak sedang memperoleh Rp30 juta per KK. Total dana yang disalurkan pada tahap ini mencapai Rp86 miliar.
Dalam arahannya secara daring, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Dukungan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat dapat segera bangkit dan memulai kembali kehidupannya,” ujarnya.
Sekretaris Utama BNPB Rustian turut mengingatkan para penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bertanggung jawab dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Sementara itu, bagi warga dengan kategori rusak berat atau kehilangan tempat tinggal, pemerintah menerapkan skema perlindungan transisi sebelum pembangunan Hunian Tetap (Huntap) rampung. Dua opsi disiapkan, yakni pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH).
Di Kabupaten Bireuen, seluruh warga yang memenuhi kriteria rusak berat memilih skema DTH sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara. Hingga 3 Maret 2026, tercatat 1.054 KK telah menerima DTH sebesar Rp600 ribu per bulan berdasarkan hasil verifikasi pemerintah daerah, BNPB, dan Bank BSI. Dana tersebut akan disalurkan hingga Huntap siap ditempati.
Menindaklanjuti kebutuhan hunian permanen, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengusulkan pembangunan 365 unit Huntap secara insitu yang akan dikerjakan BNPB. Selain itu, melalui kolaborasi dengan mitra DT Peduli dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan dibangun 93 unit Huntap relokasi terpusat di dua lokasi, yakni 45 unit di Desa Alue Kuta (Kecamatan Jangka) dan 48 unit di Desa Krueng Simpo (Kecamatan Juli).
Sebanyak 596 unit Huntara relokasi mandiri juga dijadwalkan dibangun melalui pembiayaan BNPB. Saat ini, seluruh usulan masih dalam proses verifikasi dan uji publik guna menjamin akurasi serta akuntabilitas data penerima.
Bagi warga terdampak, bantuan ini menjadi harapan baru. Mustirah, salah satu penerima bantuan rusak ringan, mengaku dana Rp15 juta yang diterimanya sangat membantu untuk membeli material bangunan dan memperbaiki rumahnya secara swadaya setelah diterjang banjir bandang pada November 2025.
Hal serupa disampaikan Darmansyah, penerima bantuan rusak sedang akibat fenomena Siklon Senyar. Ia menyebut bantuan Rp30 juta sangat meringankan beban, mengingat hampir setengah bangunan rumahnya mengalami kerusakan.
Penyaluran dana tahap II ini diharapkan menjadi titik balik percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan tepat sasaran, tepat guna, serta menghadirkan hunian yang lebih tangguh dan aman bagi masyarakat.[] Sumber: REALES BNPB
