 |
| Foto /Istimewa |
Fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah masih menjadi persoalan serius dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia. Praktik pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan politik tidak hanya merusak norma kejujuran dan keadilan, tetapi juga membentuk budaya politik yang transaksional.
Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi pasca-Reformasi, praktik pembagian uang atau barang kepada pemilih justru terus berulang dan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah. Tentunya kondisi ini berdampak pada cara generasi muda memandang demokrasi apakah sebagai ruang partisipasi rasional atau sekadar transaksi lima tahunan. Film dokumenter Amplop Demokrasi karya Watchdoc merekam secara kritis bagaimana politik uang bekerja di akar rumput dan membentuk persepsi publik, termasuk pemilih muda, terhadap proses elektoral.
Melalui analisis film tersebut, opini ini menyoroti bagaimana normalisasi politik uang berpotensi mengikis idealisme generasi muda serta menggeser makna demokrasi dari nilai partisipatif menjadi praktik pragmatis. Pertanyaan pentingnya apakah generasi muda masih melihat pilkada sebagai ruang perubahan, atau justru sebagai panggung transaksional yang melemahkan kualitas demokrasi?
Kejadian-kejadian yang ditampilkan dalam Amplop Demokrasi memperlihatkan bahwa politik uang tidak selalu hadir dalam bentuk terbuka, melainkan sering disembunyikan dengan narasi bantuan ataupun sedekah. Dalam hal ini, praktik tersebut menjadi membingungkan antara memang kepedulian sosial atau justru strategi untuk memobilisasi suara.
Dalam film tersebut menunjukkan bagaimana dinamika relasi kuasa antara kandidat, birokrasi dan pejabat desa, tim sukses, dan juga masyarakat akar rumput membentuk ketergantungan yang bersifat sementara, namun terus terjadi. Hal ini akan membentuk persepsi bahwa suara pemilih mempunyai nilai ekonomis yang bisa dipertukarkan, bukan nilai politik yang menggambarkan keinginan dan rasionalitas warga negara.
Bagi generasi muda, kondisi ini menghadirkan dilema, Dimana mereka tumbuh dalam era digital dengan akses informasi yang luas, mudah, dan pendidikan politik juga lebih cenderung terbuka. Namun, di sisi lain, realita sosial yang disaksikan lewat pengalaman secara langsung ataupun melalui film Amplop Demokrasi memperlihatkan bahwa praktik transaksional sudah marak terjadi bahkan sering digunakan dalam kontestasi. Ketika politik uang dianggap wajar dan bahkan sudah dinormalisasi oleh lingkungan sekitar, akan membuat para masyarakat ketergantungan sehingga hal ini akan terus berulang.
Politik uang juga bisa membentuk siklus kekuasaan yang bermasalah, kandidat yang mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara akan membuat pilkada hanya sebagai ajeng perebutan kekuasaan, sehingga jabatan dinilai sebagai investasi politik yang harus dikembalikan. Para calon terpilih dengan politik uang pasti tidak hanya sedikit menggunakan uang untuk proses tersebut, maka dari itu muncullah dorongan untuk mengembalikan modal politik.
Upaya pengembaliannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memanfaatkan wewenang jabatan untuk kepentingan kelompok tertentu, memberikan akses proyek terhadap pihak yang membantu modal, atau membuat kebijakan yang menguntungkan pihak pendukung. Dalam kondisi ini penyalahgunaan wewenang bisa memberi ruang terjadinya praktik yang melanggar etika maupun hukum, termasuk Tindakan korupsi. Walaupun tidak semua kepala daerah melakukan hal yang sama, namun biaya politik yang tinggi bisa saja menciptakan hal tersebut.
film Amplop Demokrasi bukan hanya merekam sisi gelap politik electoral, tetapi juga membuka ruang refleksi. Dengan menampilkan praktik politik uang secara apa adanya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Film ini mendorong penonton terutama generasi muda sebagai agen perubahan. Politik uang tidak hanya sekedar permasalahan melanggar hukum, tetapi juga membentuk makna demokrasi pada benak generasi muda.[]
Penulis :
Lulu Aperianti, Sofa Sofianty, Ricky Kuswanda dan Raihan Azaki, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
