Sumber Foto : Google
Gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam berbagai sektor industri di
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah situasi tersebut, ekonomi
digital kerap dipromosikan sebagai “jalan keluar cepat” bagi para pekerja yang
terdampak. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar:
apakah ekonomi digital benar-benar mampu menjadi solusi berkelanjutan, atau
justru menciptakan ilusi baru tentang pekerjaan?
Data
Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan di Indonesia
terus mengalami perubahan, terutama pascapandemi dan dalam tekanan ekonomi
global. Sejumlah sektor seperti manufaktur dan teknologi mengalami efisiensi
yang berujung pada PHK.Di sisi lain, ekonomi digital di Indonesia justru tumbuh
pesat.
Laporan
dari Google, Temasek, dan Bain & Company dalam riset e-Conomy SEA
menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat signifikan
dan diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.Narasi yang kemudian
muncul adalah sederhana: ketika sektor formal melemah, ekonomi digital hadir
sebagai alternatif. Banyak korban PHK didorong untuk beralih menjadi pengemudi
ojek online, pedagang e-commerce, atau pekerja lepas berbasis platform digital.
Namun,
realitasnya tidak sesederhana itu.Ekonomi digital memang membuka akses kerja
yang lebih luas, tetapi tidak otomatis menciptakan stabilitas ekonomi bagi
pelakunya. Sebagian besar pekerjaan di sektor ini berada dalam kategori gig
economy—fleksibel, tetapi minim kepastian.Sebagai contoh, pengemudi ojek
online dan kurir logistik sangat bergantung pada sistem algoritma platform.
Perubahan kecil dalam skema insentif atau pembagian order dapat berdampak
langsung pada pendapatan mereka. Dalam banyak kasus, pendapatan yang diperoleh
juga tidak menentu dan cenderung fluktuatif.
Hal
serupa terjadi pada pelaku usaha digital skala kecil. Meskipun platform
e-commerce memberikan akses pasar yang luas, tingkat persaingan yang sangat
tinggi membuat margin keuntungan semakin tipis. Tanpa strategi yang matang,
pelaku usaha justru terjebak dalam “perang harga” yang tidak
berkelanjutan.Selain itu, terdapat persoalan serius berupa kesenjangan
keterampilan (skill gap).
Banyak
tenaga kerja yang terdampak PHK berasal dari sektor konvensional yang tidak
menuntut kemampuan digital tinggi. Ketika mereka masuk ke ekonomi digital,
mereka dihadapkan pada tuntutan baru seperti pemasaran digital, pengelolaan
data, hingga optimasi algoritma platform.
Menurut
laporan World Bank, transformasi digital memang menciptakan peluang kerja baru,
tetapi juga meningkatkan risiko ketimpangan jika tidak diimbangi dengan
peningkatan keterampilan tenaga kerja.Lebih jauh, persoalan perlindungan sosial
juga menjadi isu krusial. Berbeda dengan pekerja formal, banyak pekerja di
sektor digital tidak memiliki jaminan kesehatan, asuransi, maupun perlindungan
ketenagakerjaan yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi
menciptakan kelompok pekerja rentan baru.
Dengan
kata lain, ekonomi digital bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari
transformasi yang kompleks—yang jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat
memperluas ketidakpastian kerja.Agar ekonomi digital benar-benar menjadi
solusi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.Pertama, pemerintah perlu
memperkuat program peningkatan keterampilan digital secara masif dan terarah.
Program
ini harus berbasis kebutuhan industri, bukan sekadar pelatihan umum yang kurang
aplikatif.Kedua, regulasi ketenagakerjaan perlu beradaptasi dengan perkembangan
zaman. Pekerja di sektor gig economy harus mendapatkan perlindungan
dasar, termasuk akses terhadap jaminan sosial dan standar upah minimum yang
layak.Ketiga, platform digital perlu didorong untuk lebih transparan dan adil
dalam mengelola sistem kerja berbasis algoritma. Tanpa transparansi, pekerja
akan selalu berada dalam posisi yang lemah.
Keempat,
individu juga perlu membangun strategi adaptasi jangka panjang. Masuk ke
ekonomi digital bukan sekadar soal “bertahan hidup”, tetapi juga tentang
meningkatkan nilai diri melalui keterampilan yang relevan.
Ekonomi
digital sering dipandang sebagai penyelamat di tengah krisis ketenagakerjaan.
Namun, tanpa kesiapan keterampilan, regulasi yang kuat, dan ekosistem yang
adil, ia berpotensi menjadi ilusi yang menenangkan, tetapi rapuh. Masa depan
kerja tidak cukup hanya dengan menjadi digital—ia menuntut kesiapan,
perlindungan, dan keberpihakan pada manusia sebagai pelaku utama ekonomi.[]
Penulis :
Jilan Sajida, mahasiswa Jurusan
Manajemen Bisnia Universitas Tazkia
