 |
| Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., dan jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026). |
Tamiang-News.com, |BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, menegaskan dukungan Pemerintah Aceh terhadap penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Aceh.
Hal itu disampaikan Taufik saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., bersama jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan progres tercepat di Indonesia.
Safrina juga menyampaikan perkembangan proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN di Aceh. Menurutnya, proses tersebut telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
Menanggapi hal itu, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses perubahan nomenklatur tersebut. Ia berharap nomenklatur baru dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga serta membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.
Taufik juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dan Pemerintah Aceh. Menurutnya, keterbukaan informasi terkait program yang dijalankan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui sekaligus mengawal pelaksanaannya.
Selain itu, ia menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai berbagai program yang dilaksanakan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara transparan dan terarah.
Dalam pertemuan tersebut, Taufik turut menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarlembaga. Menurutnya, keselarasan data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujar Taufik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.[]TN_W001
