Tamiang-News.com, |ACEH TAMIANG - Tim penulis buku praktik baik penanggulangan bencana di Aceh bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Aceh Tamiang membahas evaluasi penanganan bencana dan merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan masyarakat.
Diskusi tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tamiang, Kamis (22/10/2026). Pertemuan ini menjadi forum berbagi pengalaman terkait penanganan bencana, termasuk peran pemerintah daerah dan masyarakat hingga tingkat kampung.
Anggota tim penulis, Prof. Dr. Sulaiman Tripa, S.H., M.H., mengatakan dokumentasi praktik baik penanggulangan bencana penting dilakukan agar pengalaman di lapangan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi berbagai pihak. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Dr. Mukhlisuddin.
Menurut Sulaiman, pengalaman penanganan bencana perlu dievaluasi dan didokumentasikan agar berbagai langkah yang telah dilakukan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana pada masa mendatang.
Kegiatan yang dilaksanakan bersama FPRB Aceh Tamiang itu juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan penguatan koordinasi antarpihak dalam menghadapi situasi darurat.
Ketua FPRB Aceh Tamiang, Erwan, menilai diskusi tersebut strategis untuk mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana di daerah, sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Kepemimpinan di Tingkat Kampung Menjadi Catatan Evaluasi
Salah satu hal yang menjadi perhatian peserta ialah peran pimpinan daerah hingga datok penghulu yang tetap berada di tengah masyarakat ketika bencana melanda Aceh Tamiang.
Kehadiran para pemimpin di tingkat lokal dinilai membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga dan mengoordinasikan penanganan di lapangan selama masa darurat.
Namun, pengalaman tersebut dinilai perlu didukung sistem koordinasi yang lebih kuat, sehingga penanganan bencana berikutnya dapat berlangsung secara terencana, cepat, dan tepat sasaran.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah memperbaiki koordinasi serta validasi data penyintas bencana. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi perhatian penting. Penanganan pascabencana dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian warga terdampak.
Peringatan Dini dan Jalur Evakuasi Perlu Diperkuat
Peserta diskusi turut menyoroti pentingnya penataan kawasan hulu dan kepatuhan terhadap tata ruang sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana. Pengelolaan wilayah perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan serta potensi ancaman yang dapat membahayakan masyarakat.
Penguatan sistem peringatan dini dan komunikasi kebencanaan juga menjadi rekomendasi utama. Informasi mengenai potensi bahaya perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan menjangkau masyarakat, khususnya yang bermukim di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.
Dari sisi penanganan darurat, distribusi logistik dinilai perlu dipersiapkan dengan baik agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi ketika akses transportasi terputus atau sulit dijangkau akibat bencana.
Peserta juga menekankan pentingnya layanan psikososial bagi penyintas. Dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial dan kesejahteraan psikologis masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang turut didorong menyiapkan jalur evakuasi yang mudah diakses, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan hulu. Perencanaan tersebut perlu memperhatikan kondisi geografis, akses transportasi, serta kebutuhan kelompok rentan.
Pengalaman Bencana Harus Menjadi Dasar Perbaikan Kebijakan
Diskusi tersebut menegaskan bahwa pengalaman penanganan bencana perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan masyarakat.
Dokumentasi praktik baik diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pengalaman, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Melalui penguatan koordinasi, validasi data, sistem peringatan dini, distribusi logistik, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jalur evakuasi, penanggulangan bencana di Aceh Tamiang diharapkan semakin terarah dan adaptif.
Upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat serta memastikan hak-hak penyintas terpenuhi dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan.[]TN_W001(RG)
