TamiangNews.com, JAKARTA - Menghadapi persaingan terbuka bursa tenaga kerja di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia dituntut menyediakan tenaga kerja yang bukan hanya terdidik tetapi juga terampil.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, berpendapat untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan dukungan dari sistem pendidikan yang tepat.
"Dibutuhkan sistem pendidkan yang berbasis kejuruan yang sifatnya meningkatkan keterampilan atau skill," kata Rizal ditemui di Kantornya, Selasa (19/4/2016).
Menurut Rizal, banyak negara telah membuktikan bahwa pendidikan kejuruan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil di negara yang bersangkutan. Buktinya, negara-negara seperti Jerman, Australia dan Swiss mampu mengembangkan industri di negaranya dengan pertumbuhan yang relatif cepat.
"Itu mereka lebih fokus, lebih mementingkan pendidikan kejuruan sehingga alumninya bisa masuk cepat ke industri," sambung dia.
Sayang, di Indonesia, ketersediaan pendidikan berbasis kejuruan dinilai masih minim. Pendidikan yang disediakan, masih bersifat pendidikan umum. Sehingga dianggap kurang kurang mendukung penyediaan tenaga kerja terampil yang siap kerja.
"Kita terlalu jor-joran untuk menyediakan pendidikan umum. Kebanyakan lulusnya memang pengetahuannya luas tetapi tidak memiliki skill yang memadai," ujar Rizal
Pendirikan umum yang dimaksud, tak hanya terfokus pada jenjang pendidikan perguruan tinggi saja, tetapi sejak tataran sekolah dasar.
"Bayangkan total anggaran pendidikan itu Rp 414 triliun itu seluruhnya untuk pendidikan umum," sambung dia.
Untuk itu, ia berencana meningkatkan sistem pendidikan berbasis kejuruan di Indonesia.
Rencana tersebut merupakan hasil kesimpulan dari rapat tertutup yang digelarnya bersama Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri hari ini.
"Kita ingin supaya adan transformasi Tenaga Kerja Indonesia dari yang sifatnya umum, dari yang sifatnya unskilled menjadi tenaga profesional indonesia," kata Rizal usai rapat tersebut.
Meski demikian, ia menyadari bahwa mengubah sistem pendidikan tidak bisa dilakukan secara serta merta sekaligus. Perlu perubahan bertahap dan teratata.
Sebagai langkah awalnya, pihaknya bersama Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kapasitas Balai-Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang saat ini dimiliki Pemerintah atau pun yang bekerjasama dengan pihak Swasta.
BLK ini akan membekali para tenaga kerja di satu daerah dengan keterampilan yang disesuaikan deng kebutuhan industri yang tengah dikembangkan di sekitar tempat tinggalnya.
"Misalnya ada kebutuhan tenaga pariwisata di sana. Nanti akan difokuskan BLK yang memberikan pendidikan pariwisata dan seterusnya," kata Rizal.
Saat ini, sambung dia, sebenarnya sudah ada BLK yang tersedia di Indonesia. Tak jarang malah yang sudah berkualitas baik. Namun menuurut Rizal, jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga perlu diperbanyak.
"BLK-nya sudah ada. Yang bagus-bagus seperti yang Kupang ada BLK yang bekerjasama dengan Toyota. Itu sudah bagus. Nah yang ini mau kita lakukan sekarang adalah lebih masif (lebih luas) lagi," tutur dia.
Untuk memuluskan upaya peningkatan jumlah tenaga kerja terampil lewat peningkatan mutu Balai Latihan Kerja tersebut, kata Rizal, diperlukan setidaknya dana Rp 44 triliun.
"Perhitungan awal kami itu ada kebutuhan dana sekitar Rp 44 triliun dalam 4 tahun. Itu untuk mendatangkan trainer (pengajar), melengkapi alat-alat saran dan prasarana pendidikan dan berbagai kelengkapannya," tutur dia.
Dana tersebut, bisa diperoleh dari dana pendidikan yang selama ini hanya terfokus di pendidikan umum saja.
Namun demikian, sebelum rencana ini dapat dilaksanakan, pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Pada waktunya ini akan dibahas di tingkat kabinet," pungkas dia.
(dna/ang/detik)
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, berpendapat untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan dukungan dari sistem pendidikan yang tepat.
"Dibutuhkan sistem pendidkan yang berbasis kejuruan yang sifatnya meningkatkan keterampilan atau skill," kata Rizal ditemui di Kantornya, Selasa (19/4/2016).
Menurut Rizal, banyak negara telah membuktikan bahwa pendidikan kejuruan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil di negara yang bersangkutan. Buktinya, negara-negara seperti Jerman, Australia dan Swiss mampu mengembangkan industri di negaranya dengan pertumbuhan yang relatif cepat.
"Itu mereka lebih fokus, lebih mementingkan pendidikan kejuruan sehingga alumninya bisa masuk cepat ke industri," sambung dia.
Sayang, di Indonesia, ketersediaan pendidikan berbasis kejuruan dinilai masih minim. Pendidikan yang disediakan, masih bersifat pendidikan umum. Sehingga dianggap kurang kurang mendukung penyediaan tenaga kerja terampil yang siap kerja.
"Kita terlalu jor-joran untuk menyediakan pendidikan umum. Kebanyakan lulusnya memang pengetahuannya luas tetapi tidak memiliki skill yang memadai," ujar Rizal
Pendirikan umum yang dimaksud, tak hanya terfokus pada jenjang pendidikan perguruan tinggi saja, tetapi sejak tataran sekolah dasar.
"Bayangkan total anggaran pendidikan itu Rp 414 triliun itu seluruhnya untuk pendidikan umum," sambung dia.
Untuk itu, ia berencana meningkatkan sistem pendidikan berbasis kejuruan di Indonesia.
Rencana tersebut merupakan hasil kesimpulan dari rapat tertutup yang digelarnya bersama Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri hari ini.
"Kita ingin supaya adan transformasi Tenaga Kerja Indonesia dari yang sifatnya umum, dari yang sifatnya unskilled menjadi tenaga profesional indonesia," kata Rizal usai rapat tersebut.
Meski demikian, ia menyadari bahwa mengubah sistem pendidikan tidak bisa dilakukan secara serta merta sekaligus. Perlu perubahan bertahap dan teratata.
Sebagai langkah awalnya, pihaknya bersama Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kapasitas Balai-Balai Latihan Kerja (BLK) baik yang saat ini dimiliki Pemerintah atau pun yang bekerjasama dengan pihak Swasta.
BLK ini akan membekali para tenaga kerja di satu daerah dengan keterampilan yang disesuaikan deng kebutuhan industri yang tengah dikembangkan di sekitar tempat tinggalnya.
"Misalnya ada kebutuhan tenaga pariwisata di sana. Nanti akan difokuskan BLK yang memberikan pendidikan pariwisata dan seterusnya," kata Rizal.
Saat ini, sambung dia, sebenarnya sudah ada BLK yang tersedia di Indonesia. Tak jarang malah yang sudah berkualitas baik. Namun menuurut Rizal, jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga perlu diperbanyak.
"BLK-nya sudah ada. Yang bagus-bagus seperti yang Kupang ada BLK yang bekerjasama dengan Toyota. Itu sudah bagus. Nah yang ini mau kita lakukan sekarang adalah lebih masif (lebih luas) lagi," tutur dia.
Untuk memuluskan upaya peningkatan jumlah tenaga kerja terampil lewat peningkatan mutu Balai Latihan Kerja tersebut, kata Rizal, diperlukan setidaknya dana Rp 44 triliun.
"Perhitungan awal kami itu ada kebutuhan dana sekitar Rp 44 triliun dalam 4 tahun. Itu untuk mendatangkan trainer (pengajar), melengkapi alat-alat saran dan prasarana pendidikan dan berbagai kelengkapannya," tutur dia.
Dana tersebut, bisa diperoleh dari dana pendidikan yang selama ini hanya terfokus di pendidikan umum saja.
Namun demikian, sebelum rencana ini dapat dilaksanakan, pihaknya akan terlebih dahulu melaporkan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Pada waktunya ini akan dibahas di tingkat kabinet," pungkas dia.
(dna/ang/detik)
~3.jpg)