TamiangNews.com, KUALASIMPANG - Pelanggan air PDAM Aceh Tamiang di Pasar Pagi Kualasimpang mengaku kecewa dengan PDAM dan Dinas PU Aceh Tamiang, karena kedua instansi ini saling lempar tanggung jawab terkait pembongkaran meteran air yang dilakukan empat bulan lalu dan sampai saat ini belum dipasang kembali.
Sementara, pelanggan setiap bulan terus membayar beban rekening air.
Karena mereka pelanggan resmi dan bukan pelanggan ilegal Pedagang di pasar pagi Kualasimpang, Amoy dan Mudawali, Senin (6/6) mengatakan, meteran air di toko tempat mereka berjualan, dibongkar petugas empat bulan lalu dengan alasan meteran air lama yang terpasang berada dalam toko. Sehingga harus dibongkar dan di pasang di luar toko.
“Sejak meteran dibongkar, air tidak teraliri lagi ke toko kami. Ada sekitar 10 lebih pelanggan yang belum dipasang kembali meterannya,” ujar Mudawali.
Padahal, mereka sangat membutuhkan air karena sumur bor yang ada, sangat terbatas kapasitasnya. Untuk permasalahan ini, pihaknya sudah mengadu ke PDAM.
Namun pihak PDAM menyuruh pelanggan mengadu ke Dinas PU, karena pekerjaan pemasangan pipa tersebut merupakan proyek Dinas PU tahun 2015.
Saat tiba di Dinas PU, mereka juga melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan, pemasangan meteran air merupakan tanggung jawab PDAM.
“PDAM dan PU saling lempar tanggung jawab tanpa ada solusi, dan kami (pelanggan) yang jadi korban,” tambah Amoy.
PPTK Dinas PU Aceh Tamiang, Muhammad Asrizal mengaku proyek penggantian jaringan distribusi air tersebut merupakan pekerjaan tahun 2015 dengan anggaran Rp 300 juta.
Ia mengaku, dalam kontrak kerja tertera bahwa penggantian meteran dan jaringan pipa air ini hanya untuk 80 pelanggan. Namun pihaknya sudah memasang untuk 90 pelanggan.
“Jadi kalau ada yang belum terpasang, kami juga heran. Kalau hanya satu atau dua pelanggan yang belum terpasang, mungkin bisa kami tanggulangi.
Namun kalau sampai sepuluh pelanggan, kami rasa ini tidak mungkin,” ujarnya.Menurutnya, meteran pelanggan yang dicopot dan dipasang kembali, dapat ditandai dengan adanya stiker PDAM, yakni sebanyak 80 toko. Namun yang kami pasangi meterannya malah mencapai 90 unit.
“Memang ada pelanggan yang melapor ke PU dan PDAM, karena saat ini memang sedang masa perawatan. Jika ada yang rusak atau bocor, akan kami perbaiki dan laporan ini akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Direktur PDAM Aceh Tamiang, Suheri SE mengaku pelaksanaan proyek pemasangan meteran air di Pasar Kota Kualasimpang tanpa berkoordinasi dengan PDAM dalam pelaksanaannya.
Sehingga ia menilai proyek yang awalnya direncanakan untuk menekan angka kehilangan air, tidak memberi hasil seperti yang diharapkan. “Saat ini, angka kehilangan air malah meningkat,” ujarnya.
Bahkan sampai saat ini, ia mengaku pihaknya tidak mengetahui nomor identitas pelanggan yang diganti meterannya.
“Kami tidak mengetahui pelanggan mana yang dipasang meteran, dan pelanggan mana yang diganti meterannya. Karena tidak diberutahukan nomor ID pelanggannya,” ungkap Suheri.
Dampaknya, PDAM pun dirugikan. Pelanggan menggunakan air tanpa bisa ditagih pembayarannya, karena nomor identitas materan baru yang dipasang, tidak diberikan kepada PDAM. Sebaliknya, mereka yang belum dipasang meteran tidak dapat suplai air, namun harus membayar beban.
“Keberadaan proyek tersebut seharusnya menguntungkan PDAM bukan merugikan PDAM. Ini disebabkan Dinas PU dan rekanannya tidak berkoordinasi dengan PDAM terkait teknis di lapangan. Sehingga jadi kacau semuanya,” ujar Suheri.
Sumber : Serambinews
Sementara, pelanggan setiap bulan terus membayar beban rekening air.
Karena mereka pelanggan resmi dan bukan pelanggan ilegal Pedagang di pasar pagi Kualasimpang, Amoy dan Mudawali, Senin (6/6) mengatakan, meteran air di toko tempat mereka berjualan, dibongkar petugas empat bulan lalu dengan alasan meteran air lama yang terpasang berada dalam toko. Sehingga harus dibongkar dan di pasang di luar toko.
“Sejak meteran dibongkar, air tidak teraliri lagi ke toko kami. Ada sekitar 10 lebih pelanggan yang belum dipasang kembali meterannya,” ujar Mudawali.
Padahal, mereka sangat membutuhkan air karena sumur bor yang ada, sangat terbatas kapasitasnya. Untuk permasalahan ini, pihaknya sudah mengadu ke PDAM.
Namun pihak PDAM menyuruh pelanggan mengadu ke Dinas PU, karena pekerjaan pemasangan pipa tersebut merupakan proyek Dinas PU tahun 2015.
Saat tiba di Dinas PU, mereka juga melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan, pemasangan meteran air merupakan tanggung jawab PDAM.
“PDAM dan PU saling lempar tanggung jawab tanpa ada solusi, dan kami (pelanggan) yang jadi korban,” tambah Amoy.
PPTK Dinas PU Aceh Tamiang, Muhammad Asrizal mengaku proyek penggantian jaringan distribusi air tersebut merupakan pekerjaan tahun 2015 dengan anggaran Rp 300 juta.
Ia mengaku, dalam kontrak kerja tertera bahwa penggantian meteran dan jaringan pipa air ini hanya untuk 80 pelanggan. Namun pihaknya sudah memasang untuk 90 pelanggan.
“Jadi kalau ada yang belum terpasang, kami juga heran. Kalau hanya satu atau dua pelanggan yang belum terpasang, mungkin bisa kami tanggulangi.
Namun kalau sampai sepuluh pelanggan, kami rasa ini tidak mungkin,” ujarnya.Menurutnya, meteran pelanggan yang dicopot dan dipasang kembali, dapat ditandai dengan adanya stiker PDAM, yakni sebanyak 80 toko. Namun yang kami pasangi meterannya malah mencapai 90 unit.
“Memang ada pelanggan yang melapor ke PU dan PDAM, karena saat ini memang sedang masa perawatan. Jika ada yang rusak atau bocor, akan kami perbaiki dan laporan ini akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Direktur PDAM Aceh Tamiang, Suheri SE mengaku pelaksanaan proyek pemasangan meteran air di Pasar Kota Kualasimpang tanpa berkoordinasi dengan PDAM dalam pelaksanaannya.
Sehingga ia menilai proyek yang awalnya direncanakan untuk menekan angka kehilangan air, tidak memberi hasil seperti yang diharapkan. “Saat ini, angka kehilangan air malah meningkat,” ujarnya.
Bahkan sampai saat ini, ia mengaku pihaknya tidak mengetahui nomor identitas pelanggan yang diganti meterannya.
“Kami tidak mengetahui pelanggan mana yang dipasang meteran, dan pelanggan mana yang diganti meterannya. Karena tidak diberutahukan nomor ID pelanggannya,” ungkap Suheri.
Dampaknya, PDAM pun dirugikan. Pelanggan menggunakan air tanpa bisa ditagih pembayarannya, karena nomor identitas materan baru yang dipasang, tidak diberikan kepada PDAM. Sebaliknya, mereka yang belum dipasang meteran tidak dapat suplai air, namun harus membayar beban.
“Keberadaan proyek tersebut seharusnya menguntungkan PDAM bukan merugikan PDAM. Ini disebabkan Dinas PU dan rekanannya tidak berkoordinasi dengan PDAM terkait teknis di lapangan. Sehingga jadi kacau semuanya,” ujar Suheri.
Sumber : Serambinews
