TamiangNews.com, KARANG BARU - Sedikitnya tujuh pengurus, termasuki Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang menyerahkan stempel organisasi ke Badan Penyuluh (Bapeluh) Aceh Tamiang, dipicu sejumlah persoalan intern salah satunya menyangkut keterbukaan dana bantuan dan kegaiatan KTNA.
Berdasarkan Informasi yang diperoleh MedanBisnis , ketua, sekretaris dan bendahara KTNA kecamatan turut membubuhkan tandatangan dalam penyerahan stempelnya ke Bapeluh, yakni dari Kecamatan Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara, Karang Baru, Sekerak, Kejuruan Muda dan Tamiang Hulu.
"Salah satunya permasalahannya, karena Ketua KTNA Aceh Tamiang Hendra Vramenia diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan, dan tidak pernah melakukan musyawarah dengan KTNA kecamatan," ungkap Ketua KTNA Manyak Payed Wayan, Senin (22/8).
Wayan menyebutkan, dari informasi yang diterima, KTNA Aceh Tamiang pada tahun 2015 mendapat bantuan dana dari Pemkab Aceh Tamiang berkisar Rp 231 juta, yang berlanjut tahun 2016 juga ada. Namun realisasi anggaran KTNA kabupaten tidak pernah diketahui KTNA kecamatan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Muslub). Hal ini juga pernah disampaikan melalui rapat ketua KTNA antarkecamatan.
"Namun ketua KTNA kabupaten memanggil ketua KTNA kecamatan, yang kemudian menyatakan tidak ada Muslub," ungkap Wayan.
Soal aksi penyerahan stempel ini, Kepala Bapeluh Aceh Tamiang Safwan saat dikonfirmasi MedanBisnis tidak bersedia memberikan keterangan, sebelum dilakukannya rapat seperti yang disampaikan oleh Ketua Pembina yakni Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati.
"Setelah rapat koordinasi dengan pembina, nanti hasilnya disampaikan juga kepada ketua pembina," ujar Safwan.
Namun, Safwan membenarkan bahwa sejumlah ketua KTNA kecamatan menyerahkan stempel kepada mereka pada Jumat kemarin.
"Bupati selaku ketua pembina KTNA kabupaten menyarankan dilakukan rapat dengan beberapa dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kehutanan," sebutnya.
Sementara Ketua KTNA Aceh Tamiang Hendra Vramenia kepada wartawan mengatakan, dirinya belum mengetahui persoalan tersebut.
Namun katanya, jika ketua KTNA kecamatan ingin mengembalikan stempel, seharusnya kepada KTNA kabupaten bukan ke Bapeluh. "Karena Bapeluh hanya mitra kerja, bukan atasan KTNA," tegas Hendra. [] Medanbisnis
Berdasarkan Informasi yang diperoleh MedanBisnis , ketua, sekretaris dan bendahara KTNA kecamatan turut membubuhkan tandatangan dalam penyerahan stempelnya ke Bapeluh, yakni dari Kecamatan Manyak Payed, Banda Mulia, Bendahara, Karang Baru, Sekerak, Kejuruan Muda dan Tamiang Hulu.
"Salah satunya permasalahannya, karena Ketua KTNA Aceh Tamiang Hendra Vramenia diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana bantuan, dan tidak pernah melakukan musyawarah dengan KTNA kecamatan," ungkap Ketua KTNA Manyak Payed Wayan, Senin (22/8).
Wayan menyebutkan, dari informasi yang diterima, KTNA Aceh Tamiang pada tahun 2015 mendapat bantuan dana dari Pemkab Aceh Tamiang berkisar Rp 231 juta, yang berlanjut tahun 2016 juga ada. Namun realisasi anggaran KTNA kabupaten tidak pernah diketahui KTNA kecamatan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Muslub). Hal ini juga pernah disampaikan melalui rapat ketua KTNA antarkecamatan.
"Namun ketua KTNA kabupaten memanggil ketua KTNA kecamatan, yang kemudian menyatakan tidak ada Muslub," ungkap Wayan.
Soal aksi penyerahan stempel ini, Kepala Bapeluh Aceh Tamiang Safwan saat dikonfirmasi MedanBisnis tidak bersedia memberikan keterangan, sebelum dilakukannya rapat seperti yang disampaikan oleh Ketua Pembina yakni Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati.
"Setelah rapat koordinasi dengan pembina, nanti hasilnya disampaikan juga kepada ketua pembina," ujar Safwan.
Namun, Safwan membenarkan bahwa sejumlah ketua KTNA kecamatan menyerahkan stempel kepada mereka pada Jumat kemarin.
"Bupati selaku ketua pembina KTNA kabupaten menyarankan dilakukan rapat dengan beberapa dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kehutanan," sebutnya.
Sementara Ketua KTNA Aceh Tamiang Hendra Vramenia kepada wartawan mengatakan, dirinya belum mengetahui persoalan tersebut.
Namun katanya, jika ketua KTNA kecamatan ingin mengembalikan stempel, seharusnya kepada KTNA kabupaten bukan ke Bapeluh. "Karena Bapeluh hanya mitra kerja, bukan atasan KTNA," tegas Hendra. [] Medanbisnis
