 |
| Foto : ILUSTRASI |
Perang Palestina dan Israel yang kembali meledak pada Oktober lalu berhasil memusatkan perhatian dunia. Konflik yang sebenarnya sudah ada sejak 100 tahun lalu itu kembali memuncak setelah gerakan Hamas memulai titik balik perubahan nasib Palestina dengan melakukan penyerangan terhadap Israel di jalur Gaza.
Tak tinggal diam, Israel pun membalikkan serangan tersebut berkali-kali lipat dan pada akhirnya membuat Palestina kehilangan banyak nyawa. Seolah tak peduli dengan kemanusiaan, Israel terus memberikan serangan baik dengan rudal, bom, maupun memadamkan listrik untuk Palestina di Jalur Gaza. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan Israel terhadap Palestina sudah bukan lagi sebagai 'konflik' biasa, melainkan genosida.
Menanggapi hal tersebut, mulai gencar aksi kemanusiaan yang dilakukan untuk membantu Palestina. Mulai dari pemberian bantuan kesehatan, pakaian, makanan, sampai akhirnya memulai aksi boikot produk Pro-Israel di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan beberapa brand atau perusahaan terang-terangan memberikan donasi untuk suntikan dana aksi genosida yang dilakukan Israel.
Aksi boikot tersebut sudah sampai di Indonesia. Banyak masyarakat menyerukan boikot produk pro-Israel untuk membantu saudara di Palestina, khususnya masyarakat muslim.
Selanjutnya, penulis akan menuliskan pandangannya mengenai dampak aksi boikot produk pro-Israel terhadap perekonomian di Indonesia.
Awal mula aksi pemboikotan produk pro-Israel di Indonesia ketika beredarnya kabar hoaks tentang Fatwa MUI yang mengharamkan produk-produk tertentu dikarenakan terindikasi memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Israel. Berita hoaks ini pertama kali viral di Facebook, lalu menyebar ke media sosial lain seperti TikTok, Instagram, maupun Twitter.
Kemudian masyarakat mulai melakukan aksi boikot sebagai bentuk dukungan kemanusiaan untuk saudara di Palestina yang sedang bertahan dengan genosida Israel.
Tak lama muncul lagi berita hoaks bahwa MUI telah mengeluarkan daftar produk haram pro-Israel. Berita hoaks tersebut membuat masyarakat Indonesia semakin gencar melakukan boikot terhadap produk-produk yang berada dalam daftar tersebut.
Selang beberapa hari viralnya daftar produk haram pro-Israel itu, MUI kemudian memberikan klarifikasi berupa bantahan bahwa MUI tidak pernah merilis fatwa haram membeli produk pro-Israel. MUI memang mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023, namun isinya bukanlah 121 daftar produk yang haram dibeli. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
Meski begitu, aksi boikot tertap berlangsung karena masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan aksi ini bisa memberikan dukungan kemanusiaan untuk Palestina. Namun ternyata, tanpa masyarakat Indonesia sadari aksi boikot tersebut juga berdampak terhadap perekonomian di Indonesia sendiri.
Contoh dampak yang sudah bisa diprediksi adalah hilangnya pekerjaan, menurunya penghasilan, hingga menurunnya daya beli konsumen. Pengurangan penggunaan produk impor juga bisa mengakibatkan menurunnya ketersediaan barang di Indonesia.
Hal ini diperkuat pendapat Prof. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Sc. Guru besar ekonomi Universitas Airlangga. Ia mengatakan boikot tersebut dapat membawa dampak yang signifikan. Terutama pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
Menurut Prof Tika, dampak dari boikot bukan hanya terbatas pada penurunan penjualan. Tapi, dampaknya dapat mencakup risiko penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait. Boikot dapat merugikan perusahaan yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi produk pro-Israel, dengan potensi mengancam lapangan pekerjaan yang terkait.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia juga mengatakan aksi boikot menyebabkan penjualan produk kebutuhan sehari-hari turun sebesar 40%.
Lalu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia akibat daripada aksi boikot produk pro-Israel di Indonesia?
Lagi dan lagi, ini akan kembali menjadi PR besar untuk pemerintah Indonesia. Seharusnya, pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa produk-produk yang diproduksi dalam negeri dan dikerjakan oleh tenaga Indonesia, tidak harus terdampak pada aksi boikot.
Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa permasalahan PHK masih bisa diselesaikan dengan mencari pekerjaan baru. Namun, seperti yang kita tahu bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia masih minim. Tidak seimbang dengan banyaknya jumlah penduduk usia kerja di Indonesia.
Aksi-aksi kemanusiaan sebagai bentuk upaya dukungan untuk Palestina memang HARUS dilakukan, sebagai sesama manusia. Namun, masyarakat Indonesia juga harus pintar memilah aksi yang tidak merugikan perekonomian di Indonesia. Kita tetap bisa memboikot produk yang memang diproduksi dari luar dan tidak ada keterlibatannya dengan masyarakat Indonesia dan juga memboikot produk yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Israel. Atau, masyarakat bisa melakukan dukungan kemanusiaan dengan memberikan donasi maupun bantuan makanan, pakaian, atau bantuan kesehatan seperti obat-obatan.
Pada akhirnya pemerintah harus memikirkan solusi untuk mengatasi dampak aksi pemboikotan yang sudah terlanjur dirasakan pada perekonomian di Indonesia yang mana diakibatkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat dan tersebarnya beberapa berita hoaks beberapa waktu lalu.
Kesimpulannya, dari aksi boikot ini semoga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama secara positif menangani permasalahan perekonomian di Indonesia dan diharapkannya jika terjadi isu-isu serupa, masyarakat sudah bisa bijak dalam bertindak agar tidak memberikan dampak negatif lagi terhadap tanah air kita tercinta.[]
Pengirim :
Dianka Adsyila Afrah, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta, email : diankaafrah6@gmail.com
