Derra Saputri (Foto/dok. pribadi)
Kasus korupsi yang menimpa sejumlah kepala daerah di Papua, mulai dari Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Mimika, hingga Gubernur Papua, bukan sekedar berita kriminal biasa ini adalah alarm keras yang mengguncang pondasi pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Lebih dari sekedar kerugian finansial negara, fenomena ini membuka mata kita pada sebuah ironi pahit, bagaimana otonomi daerah yang seharusnya menjadi berkah, justru bisa menjadi bumerang yang memuluskan jalan bagi praktek korupsi. Semangat otonomi daerah sejatinya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah lokal untuk berinovasi dan merespon kebutuhan spesifik daerah.
Namun, kasus-kasus di Papua ini menyoroti sisi gelapnya. Kewenangan yang luas tanpa diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel telah menciptakan celah besar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kepala daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas layanan publik, justru berbalik menjadi aktor utama yang merugikan integritas sistem. Ketika seorang kepala daerah yang bertanggung jawab atas alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, dan pengawasan birokrasi terlibat korupsi, dampaknya merambat jauh lebih luas dari sekedar penyelewengan dana.
Bayangkan, dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, meningkatkan fasilitas kesehatan, atau menyediakan pendidikan berkualitas, justru menguap ke kantong-kantong pribadi. Ini berarti, masyarakat Papua yang seharusnya merasakan manfaat langsung dari pembangunan, terpaksa menanggung beban pelayanan publik yang stagnan, atau bahkan menurun. Dampak paling tentara dari korupsi kepala daerah adalah erosi kepercayaan publik. Bagaimana mungkin masyarakat percaya pada pemerintahnya jika pemimpin yang mereka pilih justru menghianati amanah? Ketidakpercayaan ini dapat memicu apatisme, mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, bahkan jika memicu gejolak sosial jika frustasi ini terakumulasi.
Selain itu, korupsi secara langsung melumpuhkan stabilitas pelayanan publik. Penunjukan penjabat kepala daerah memang menjadi langkah darurat untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, proses transisi ini seringkali tidak mulus. Penjabat kepala daerah mungkin memerlukan waktu untuk memahami seluk-belum birokrasi dan masalah-masalah lokal, yang dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan krusial. Lebih jauh, keberlanjutan program-program pembangunan yang telah direncanakan bisa terhambat, bahkan terhenti, jika ada pergantian kebijakan atau prioritas dari pejabat baru.
Menurut saya untuk mengatasi akar masalah korupsi kepala daerah, ada beberapa langkah kritis harus dipertimbangkan yaitu: 1) Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, perlu ada reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan baik dari inspektorat daerah maupun lembaga eksternal seperti BPK dan KPK. Mekanisme pengaduan masyarakat harus diperkuat dan responsif, tanpa takut adanya intervensi politik; 2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Pemanfaatan teknologi untuk mempublikasikan laporan keuangan dan proyek-proyek pembangunan secara real-time dapat menjadi langkah penting; 3) Sistem meritokrasi dalam birokrasi, rekrutmen dan promosi pejabat di daerah harus didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan kedekatan politik atau uang. Birokrasi yang profesional dan berintegritas akan menjadi benteng pertama melawan praktek korupsi; 4) Pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesadaran publik, pendidikan menjadi ini tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas harus digalakkan. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk berani melaporkan indikasi korupsi dan memahami hak-hak mereka terkait pelayanan publik; dan 5) Peran aktif masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan akademisi memiliki peran penting sebagai watchdog dan pengawas independen terhadap jalannya pemerintahan daerah. Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi dengan mereka.
Korupsi kepala daerah di Papua adalah pukulan telak bagi cita-cita otonomi daerah dan harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, setiap krisis juga menghadirkan peluang untuk perbaikan. Dengan upaya kolektif dan komitmen yang kuat dari semua pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kita bisa mengubah momentum ini menjadi titik balik untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat Papua.[]
Penulis :
Derra Saputri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
