 |
Tamiang-News.com, LHOKSEUMAWE - Air tidak hanya datang membawa lumpur, kayu, dan puing. Ia datang membawa pemutusan. Di Aceh, rangkaian bencana banjir bandang dan geometeorologi memutus jalan nasional, urat nadi yang selama ini menjaga denyut ekonomi, distribusi logistik, dan keterhubungan wilayah.
Ketika badan jalan terkelupas dan jembatan runtuh, yang terputus bukan semata aspal dan beton. Yang berhenti adalah pergerakan barang, akses layanan dasar, dan rasa aman warga yang bergantung pada jalur nasional sebagai satu-satunya penghubung antardaerah.
Di titik inilah, kebijakan infrastruktur pascabencana diuji: seberapa cepat negara memulihkan konektivitas, dan sejauh mana solusi darurat mampu menjembatani jalan menuju rekonstruksi permanen.
Jalan Nasional di Bawah Tekanan Bencana
Bencana yang melanda Aceh bukan hanya ujian ketangguhan infrastruktur, tetapi juga cermin kerentanan wilayah yang secara geografis berada di jalur rawan banjir, longsor, dan degradasi lingkungan hulu.
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) I Aceh, di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, merespons dengan penanganan bertahap. Pembersihan sedimen, normalisasi drainase, tambal sulam (patching), serta pemasangan jembatan darurat Bailey menjadi langkah awal untuk membuka kembali akses yang terputus.
Kepala BPJN I Aceh, Heri Yugiantoro, menyebut langkah ini sebagai penanganan darurat dan transisi. Namun di lapangan, pekerjaan ini memiliki makna lebih luas. Ia bukan sekadar menutup lubang, melainkan menjaga agar jalur logistik nasional tetap hidup di wilayah yang rentan terisolasi.
Akses Dibuka, Tantangan Belum Usai
Laporan BPJN Aceh per 22 Januari 2026 menunjukkan kemajuan signifikan. Sejumlah ruas strategis mulai dari Banda Aceh–Meureudu, Meureudu–Bireuen, Bireuen–Aceh Utara, Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, hingga Kuala Simpang–perbatasan Sumatera Utara telah kembali fungsional untuk seluruh jenis kendaraan.
Jembatan Bailey dipasang sebagai solusi darurat. Longsoran dan sedimen ditangani secara bertahap. Pada saat yang sama, pemerintah pusat mulai menandai pergeseran menuju fase permanen. Pada 21 Januari 2026, Menteri Pekerjaan Umum melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan permanen di sejumlah ruas vital, termasuk Krueng Tingkem Mak, Teupin Mane, Krueng Beutong, serta beberapa jembatan di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Langkah ini penting. Sebab dalam konteks kebencanaan, fase darurat yang terlalu panjang berisiko melahirkan ketergantungan pada solusi sementara.
Tambal Sulam dan Batas Kesabarannya
Tambal sulam adalah keniscayaan pada fase awal pemulihan. Ia berfungsi membuka akses secepat mungkin agar distribusi logistik, mobilitas warga, dan aktivitas ekonomi tidak berhenti total.
Namun, jika berlangsung terlalu lama, tambal sulam justru menyimpan risiko struktural: penurunan kualitas jalan, pemborosan anggaran pemeliharaan, serta terciptanya siklus rusak–tutup–tambal yang tidak berkelanjutan. Dalam skala nasional, kondisi ini berpotensi melemahkan konektivitas antarwilayah dan menggerus efektivitas belanja infrastruktur.
Aceh saat ini berada di persimpangan penting antara fase transisi dan fase permanen. Kecepatan negara menggeser fokus dari patching ke rekonstruksi struktural akan menentukan apakah pemulihan ini benar-benar berkelanjutan atau sekadar menunda kerusakan berikutnya.
Jalan sebagai Akses Hidup
Bagi pengguna jalan lintas provinsi, pemulihan ini dirasakan secara langsung. Sopir truk dan bus antarkota kembali melintas, meski dengan kewaspadaan tinggi.
“Yang penting bisa lewat dulu. Barang bisa jalan, penumpang aman,” ujar Baim (50), sopir trailer asal Lhokseumawe. Namun ia menegaskan harapan yang lebih besar: jalan yang kuat, bukan sekadar tertutup.
Pernyataan ini merepresentasikan suara lapangan yang sering luput dalam perhitungan teknokratis. Jalan nasional bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan akses hidup—ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar.
Lebih dari Sekadar Aspal
Pemulihan jalan nasional pascabencana memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi teknis: memulihkan fungsi minimum prasarana transportasi. Kedua, dimensi sosial-ekonomi: memastikan wilayah tidak terisolasi dan kehidupan masyarakat dapat kembali bergerak.
Rekonstruksi permanen menjadi tolok ukur sesungguhnya dari keberpihakan kebijakan. Groundbreaking jembatan permanen adalah sinyal penting, tetapi keberlanjutannya—dari kualitas desain hingga ketepatan waktu—akan menjadi ujian nyata.
Di Aceh, jalan nasional adalah pengikat wilayah dan penyangga kehidupan. Tambal sulam menandai kehadiran negara dalam situasi darurat. Namun rekonstruksi permanenlah yang akan menentukan apakah pemulihan ini benar-benar menjahit kembali masa depan, atau sekadar menutup luka yang berpotensi terbuka kembali.[]TNW_001
