Tamiang-News.com, ACEH TAMIANG – Kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tamiang pasca-banjir bandang masih terpuruk. Di tengah upaya pemulihan yang dinilai berjalan lamban, kritik tajam dilontarkan Saiful Alam, mantan Datok Penghulu, mantan Ketua Panwaslu, sekaligus wartawan senior, Rabu (25/02/2026). Ia menilai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk DPRK Aceh Tamiang, belum menunjukkan langkah konkret dalam mempercepat pemulihan.
Menurut Saiful, proses rehabilitasi rumah warga terdampak banjir tidak boleh terjebak dalam tumpukan administrasi yang berlarut-larut. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang untuk berani mendorong kementerian terkait agar skema bantuan dapat disalurkan secara tunai.
“Masyarakat butuh likuiditas untuk menggerakkan padat karya mandiri. Tanpa uang tunai, ekonomi rakyat tetap lumpuh. Jangan buat sistem yang terlalu rumit sampai rakyat lelah menunggu,” tegasnya.
Terkait potensi penyimpangan, Saiful menawarkan mekanisme pengawasan berbasis dokumentasi digital sebagai solusi. Menurutnya, audit melalui foto dan pelaporan berbasis teknologi dapat menjadi instrumen kontrol tanpa harus memperlambat proses penyaluran bantuan.
Kritik “Pejabat Selfie”
Saiful juga menyoroti kunjungan sejumlah pejabat pusat ke wilayah terdampak bencana. Ia mengingatkan agar kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial.
“Jangan hanya datang, menebar janji, foto-foto, lalu pulang tanpa ada perubahan nyata di lapangan. Rakyat butuh solusi konkret,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memasukkan pembangunan infrastruktur strategis, seperti jembatan dan akses jalan, ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Rakyat Butuh Bukti, Bukan Selfie!
Di sektor kesehatan, Saiful menilai Pemkab Aceh Tamiang belum melakukan terobosan signifikan untuk mengantisipasi dampak lanjutan pasca-banjir. Ia menyarankan pemerintah daerah membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional guna mengantisipasi potensi krisis kesehatan dalam beberapa bulan mendatang.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk lamban bertindak.
Sorotan untuk DPRK
Tak hanya eksekutif, Saiful juga menyoroti peran DPRK Aceh Tamiang yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai lembaga legislatif seharusnya lebih aktif mendorong percepatan kebijakan dan memastikan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi.
Kini, perhatian publik tertuju pada respons pemerintah terhadap kritik tersebut. Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari dampak banjir, warga berharap langkah nyata segera diwujudkan.
Sebab bagi rakyat, yang dibutuhkan bukan sekadar janji dan seremonial, melainkan bukti kerja yang dapat dirasakan langsung.[]TNW_001
