Notification

×

Iklan

Iklan

Pemerintah Aceh Selidiki Kelangkaan Semen dan BBM, Pelaku Penyimpangan Terancam Diproses Hukum

Kamis, 30 Juli 2026 | Juli 30, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-07-30T13:08:31Z
abati parfum | Parfum Arab Terbaik

 

Pemerintah Aceh bersama Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026). (Dok Istimewa)


Tamiang-News.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk menelusuri penyebab kelangkaan semen dan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang disengaja dan berpotensi mengganggu distribusi dua komoditas strategis tersebut.


Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan setiap indikasi pelanggaran yang merugikan masyarakat akan ditindaklanjuti, termasuk melalui proses hukum apabila ditemukan unsur penyimpangan.


"Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan," ujar Nurlis di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).


Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh memahami keresahan masyarakat terhadap gangguan pasokan semen maupun BBM karena keduanya memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kebutuhan sehari-hari.


Atas arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun telah membentuk tim yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra. Tim tersebut melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.


Dalam penelusuran kelangkaan semen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah meminta penjelasan kepada PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas. Berdasarkan keterangan perusahaan, lonjakan permintaan di sejumlah daerah menyebabkan stok lebih cepat terserap, sementara proses produksi tetap berjalan normal tanpa kendala.


Meski demikian, Pemerintah Aceh memastikan penyelidikan tidak berhenti pada tingkat produsen. Pemerintah akan menelusuri rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer guna memastikan tidak ada praktik yang menyebabkan kelangkaan di pasaran.


"Tentu saja jika ditemukan perbuatan yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat akan diambil tindakan, termasuk melibatkan aparat penegak hukum," kata Nurlis.


Sementara itu, untuk menelusuri penyebab kelangkaan BBM, Pemerintah Aceh bersama Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Banda Aceh pada Kamis (30/7/2026).


Tim gabungan yang terdiri dari Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta Polda Aceh melakukan pemeriksaan di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk.


Hasil pemeriksaan menunjukkan stok BBM di kedua SPBU masih tersedia dan pelayanan pengisian berlangsung normal. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Code Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.


Selain itu, di SPBU Lambhuk, tim juga menemukan kondisi antrean yang tidak biasa. Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah kendaraan tiba-tiba meninggalkan antrean.


"Temuan tersebut mengindikasikan adanya sesuatu yang perlu didalami dalam administrasi antrean pengisian BBM. Seluruh temuan telah didata untuk ditindaklanjuti," ujar Nurlis.


Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh menyampaikan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman. Pertamina juga memastikan distribusi BBM bersubsidi terus dipercepat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain BBM, pasokan LPG tabung 3 kilogram juga disebut masih mencukupi.


Meski demikian, Pemerintah Aceh menyatakan hingga kini belum ditemukan bukti maupun fakta yang menunjukkan adanya praktik permainan atau penyimpangan distribusi semen maupun BBM.


Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.


Selain itu, masyarakat juga diminta berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi di lapangan. Setiap laporan, kata Nurlis, akan diverifikasi dan ditindaklanjuti bersama instansi terkait.[]TN_W001

×
Berita Terbaru Update