Notification

×

Iklan

Iklan

LIRA Banda Aceh Imbau 23 PDAM se-Aceh Jaga Transparansi dan Hindari Praktik Transaksional Audit

Jumat, 20 November 2026 | November 20, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-20T16:56:03Z
abati parfum | Parfum Arab Terbaik

 

Gambar: Wali Kota DPD LIRA Banda Aceh, Muhammad Ichsan Nizali

Tamiang-News.com, |BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Banda Aceh mengingatkan seluruh jajaran manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) atau PDAM di 23 kabupaten/kota se-Aceh agar menjalankan pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan oknum auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) air minum di luar Aceh, terkait dugaan praktik pengondisian hasil pemeriksaan atau audit.


Wali Kota DPD LIRA Banda Aceh, Muhammad Ichsan Nizali, menegaskan bahwa jajaran direksi PDAM tidak boleh terlibat dalam praktik transaksional maupun berupaya menutupi temuan hasil pemeriksaan.


Menurutnya, setiap proses audit harus disikapi secara terbuka dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem administrasi, pengelolaan keuangan, serta operasional perusahaan.


Ia juga mengingatkan agar manajemen PDAM tidak mengambil jalan pintas yang berpotensi melanggar hukum hanya karena kurang memahami ketentuan dalam pengelolaan perusahaan daerah.


Sebagai langkah pencegahan, LIRA menyarankan jajaran manajemen PDAM untuk memanfaatkan jalur konsultasi dan pendampingan resmi melalui lembaga atau instansi berwenang, seperti Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat.


Ichsan menilai, apabila tata kelola keuangan, administrasi, serta proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan sejak awal, perusahaan tidak perlu merasa khawatir ketika menghadapi pemeriksaan atau audit.


Lebih lanjut, DPD LIRA Banda Aceh menegaskan bahwa PDAM memiliki tanggung jawab besar karena mengelola pelayanan dasar masyarakat sekaligus menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi komitmen seluruh jajaran manajemen.


LIRA menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kinerja BUMD air minum di Aceh. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan pengelolaan anggaran daerah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).[]TN_W004(IN)

×
Berita Terbaru Update