TamiangNews, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan untuk mengenakan cukai terhadap produk plastik. Hal itu disambut baik oleh berbagai pihak jika tujuannya untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan.
Namun Ketua Pengurus Harian Tulus Abadi menegaskan, sebelum mengimplementasikan wacana tersebut, pemerintah harus menetapkan kejelasan kriteria produk plastik mana yang akan dikenakan cukai. Pasalnya ada pula produk plastik yang dibuat dari bahan ramah lingkungan.
"Kalau plastik yang ramah lingkungan ya tidak fair kalau dikenakan cukai, malah harus diberikan subsidi. Karena plastik ramah lingkungan itu ada, misalnya plastik yang terbuat dari tepung ubi atau tepung singkong. Nah kalau itu dikenakan cukai juga, kami tolak," ucapnya di Markas YLKI Pancoran, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Selain itu, menurut Tulus plastik yang beredar dalam kemasan produk saat ini juga memiliki dampak negatif yang beragam. Sehingga dia menyarankan agar produk plastik yang memiliki dampak negatif paling tinggi dikenakan cukai yang paling tinggi.
Kendati begitu, sebelum pemerintah menerapkannya Tulus menyarankan agar pemerintah merevisi UU cukai terlebih dahulu. Pasalnya produk yang masuk dalam kriteria pengenaan cukai sesuai regulasi hanya tiga yakni tembakau, alkohol dan ethyl alcohol.
"Kalau pemerintah mau mengenakan cukai di luar itu, berarti harus merevisi UU tentang cukai. Bereskan dulu UU nya, bisa enggak, karena kalau memungut tanpa uu berarti ilegal, pungli," pungkasnya. (okezone.com)
