TamiangNews.com, KUALASIMPANG -.Meskipun diduga tanpa mengantongi surat perizinan dari sejumlah intansi terkait di Kabupaten Aceh Tamiang tentang usaha yang berbahan baku batu dolomit, pengusaha pabrik pemecah batu dolomit, PT Dolomit Putra Tamiang (DPT) telah merampungkan pabrik.
"Berdirinya pabrik di Desa Karang Jadi ini diduga tanpa melalui proses sesuai aturan berlaku. Desa ini memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Tentrem, Mulyo, Rukun dan Rejo.
Yang tanda tangan setuju dibangunnya pabrik hanya sekitar 15 warga dari Dusun Tentrem," ungkap Legiman (62) dikonfirmasi GoAceh, salah seorang warga di samping pabrik, Kamis (16/6/2016).
Selain Legiman, seorang warga di sana juga menyebutkan, sejumlah masyarakat Dusun Tentrem dimintai tanda tangannya dengan mendatangi setiap rumah warga oleh oknum perangkat desa dan pihak perusahaan tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu.
Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh Tamiang, Muhammad Zein dikonfirmasi GoAceh, Kamis (16/6/2016) kemarin, menyatakan PT Dolomit Putra Tamiang belum memiliki izin operasi. "Yang ada hanya izin prinsip. Tapi kalau Izin operasional dari kami belum ada," ujar Zein.
Ketika ditanya tentang keterkaitannya dengan hukum tidak memiliki surat izin, Muhammad Zein menyebutkan tindakan perusahaan tersebut melanggar aturan, karena belum ada memiliki izin pemanfaatan atau peruntukan bangunan namun pabrik sudah didirikan.
Begitu juga dengan pengakuan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan BLHK), Syamsul Rizal yang menyebutkan pabrik pemecah batu dolomit belum memiliki izin yang dikeluarkan pihaknya. "Kita hanya mengeluarkan surat rekomendasi, selain itu tidak ada," ujar Syamsul Rizal.
Sumber : GoAceh
"Berdirinya pabrik di Desa Karang Jadi ini diduga tanpa melalui proses sesuai aturan berlaku. Desa ini memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Tentrem, Mulyo, Rukun dan Rejo.
Yang tanda tangan setuju dibangunnya pabrik hanya sekitar 15 warga dari Dusun Tentrem," ungkap Legiman (62) dikonfirmasi GoAceh, salah seorang warga di samping pabrik, Kamis (16/6/2016).
Selain Legiman, seorang warga di sana juga menyebutkan, sejumlah masyarakat Dusun Tentrem dimintai tanda tangannya dengan mendatangi setiap rumah warga oleh oknum perangkat desa dan pihak perusahaan tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu.
Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh Tamiang, Muhammad Zein dikonfirmasi GoAceh, Kamis (16/6/2016) kemarin, menyatakan PT Dolomit Putra Tamiang belum memiliki izin operasi. "Yang ada hanya izin prinsip. Tapi kalau Izin operasional dari kami belum ada," ujar Zein.
Ketika ditanya tentang keterkaitannya dengan hukum tidak memiliki surat izin, Muhammad Zein menyebutkan tindakan perusahaan tersebut melanggar aturan, karena belum ada memiliki izin pemanfaatan atau peruntukan bangunan namun pabrik sudah didirikan.
Begitu juga dengan pengakuan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan BLHK), Syamsul Rizal yang menyebutkan pabrik pemecah batu dolomit belum memiliki izin yang dikeluarkan pihaknya. "Kita hanya mengeluarkan surat rekomendasi, selain itu tidak ada," ujar Syamsul Rizal.
Sumber : GoAceh

