TamiangNews.com, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto telah bekerja sama dengan wartawan di lapangan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di tempat-tempat pelayanan publik.
Menurut pria yang akrab disapa Danny ini, kerja sama dengan wartawan media lebih efektif untuk melakukan OTT pungli.
Pihaknya bisa langsung mendapat informasi dan keakurasian data serta rekaman saat pungli terjadi.
"Saya sudah kerja sama dengan wartawan media-media di Makassar. Dapat info atau data, termasuk rekaman video, saya langsung turun OTT pungli," Danny ketika dikonfirmasi, Kamis (20/10/2016).
"Sanksinya pun bukan hanya pencopotan bagi PNS yang melakukan pungli di tempat pelayanan publik. Tapi kita akan serahkan ke aparat kepolisian untuk diproses hukum," lanjut dia.
Danny juga mengaku akan membahas penanganan hukum pungli dengan aparat kepolisian. Sehingga, pelaku pungli yang banyak terjadi di Makassar bisa jera.
Danny mengungkapkan, pihaknya telah mencopot langsung 3 kepala sekolah unggulan di Kota Makassar yang terbukti melakukan pungli.
Ketiga kepala sekolah itu pun di-nonjob-kan (tanpa jabatan) dan diberi sanksi tegas sebagai PNS yang melakukan pungli.
"Yang kemarin saya copot kepala sekolah pungli itu di SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar dan SMA Negeri 5 Makassar. Itukan semua sekolah unggulan. Jadi setelah saya terima laporan, saya langsung turun cari buktinya. Ketiganya terbukti, langsung saya copot," tegasnya.
Danny juga mengimbau kepada masyarakat jika menemukan adanya pungli, bisa langsung melapor ke dirinya. Bisa melalui telepon ponsel, pesan singkat, atau aplikasi pelayanan publik Pemkot Makassar.
"Langsung lapor ke handphone saya jika ada pungli. Jadi saya langsung turun. Setiap hari juga saya periksa aplikasi laporan pelayanan publik. Jelas, pemberantasan pungli ini saya dukung sekali. Karena kerja saya bisa power full," tambahnya. [] Kompas
Menurut pria yang akrab disapa Danny ini, kerja sama dengan wartawan media lebih efektif untuk melakukan OTT pungli.
Pihaknya bisa langsung mendapat informasi dan keakurasian data serta rekaman saat pungli terjadi.
"Saya sudah kerja sama dengan wartawan media-media di Makassar. Dapat info atau data, termasuk rekaman video, saya langsung turun OTT pungli," Danny ketika dikonfirmasi, Kamis (20/10/2016).
"Sanksinya pun bukan hanya pencopotan bagi PNS yang melakukan pungli di tempat pelayanan publik. Tapi kita akan serahkan ke aparat kepolisian untuk diproses hukum," lanjut dia.
Danny juga mengaku akan membahas penanganan hukum pungli dengan aparat kepolisian. Sehingga, pelaku pungli yang banyak terjadi di Makassar bisa jera.
Danny mengungkapkan, pihaknya telah mencopot langsung 3 kepala sekolah unggulan di Kota Makassar yang terbukti melakukan pungli.
Ketiga kepala sekolah itu pun di-nonjob-kan (tanpa jabatan) dan diberi sanksi tegas sebagai PNS yang melakukan pungli.
"Yang kemarin saya copot kepala sekolah pungli itu di SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar dan SMA Negeri 5 Makassar. Itukan semua sekolah unggulan. Jadi setelah saya terima laporan, saya langsung turun cari buktinya. Ketiganya terbukti, langsung saya copot," tegasnya.
Danny juga mengimbau kepada masyarakat jika menemukan adanya pungli, bisa langsung melapor ke dirinya. Bisa melalui telepon ponsel, pesan singkat, atau aplikasi pelayanan publik Pemkot Makassar.
"Langsung lapor ke handphone saya jika ada pungli. Jadi saya langsung turun. Setiap hari juga saya periksa aplikasi laporan pelayanan publik. Jelas, pemberantasan pungli ini saya dukung sekali. Karena kerja saya bisa power full," tambahnya. [] Kompas
