 |
| Foto : Ilustrasi |
Dunia pendidikan Islam saat ini sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita memiliki cita-cita luhur untuk mencetak generasi yang beradab dan berilmu. Namun disisi lain, kita sering terjebak pada masalah klasik: manajemen yang alakadarnya.
Banyak lembaga pendidikan Islam yang masih dikelola secara tradisional-kekeluargaan tanpa sentuhan profesionalisme, yang akhirnya membuat institusi tersebut sulit bersaing di tengah disrupsi zaman.
Manajemen bukan sekadar soal administrasi surat-menyurat. Menurut pandangan umum dalam manajemen modern yang dikutip oleh Malayu Hasibuan (2016), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.
Dalam konteks MPI, ini artinya kita harus mengelola potensi umat dengan standar keunggulan (itqan).
Profesionalisme: Antara Amanah dan Efisiensi
Salah satu masalah terbesar dalam Manajemen Pendidikan Islam adalah rendahnya implementasi Total Quality Management (TQM). Edward Sallis (2012) dalam bukunya Total Quality Management in Education menekankan bahwa mutu adalah sebuah filsafat tentang perbaikan terus-menerus.
Sayangnya, di banyak lembaga kita, peningkatan mutu seringkali berhenti ketika akreditasi selesai.
Kita perlu menggeser pola pikir dari sekadar menjalankan rutinitas menjadi pengelolaan berbasis output. Dalam Islam, ini sejalan dengan prinsip amanah.
Mengelola lembaga pendidikan adalah memegang amanah masa depan umat. Jika dikelola secara amatir, maka kita sedang menghancurkan amanah tersebut secara perlahan.
Kepemimpinan Transformasional di Lembaga Pendidikan
Dosen dan praktisi sering menekankan pentingnya figur pemimpin. Namun, pemimpin di lembaga pendidikan Islam tidak cukup hanya saleh secara individu, tetapi harus memiliki kompetensi manajerial yang visioner.
Ramayulis (2008) dalam Ilmu Pendidikan Islam menyebutkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menggerakkan semua komponen untuk mencapai tujuan bersama.
Dilema yang sering muncul adalah ketika birokrasi yang kaku menghambat inovasi. Lembaga pendidikan Islam harus mulai berani mengadopsi teknologi manajemen, transparansi keuangan, dan sistem rekrutmen SDM yang berbasis kompetensi (merit system), bukan sekadar berdasarkan kedekatan personal.
Kesimpulan
Manajemen Pendidikan Islam bukan hanya tentang bagaimana mengurus sekolah atau pesantren, tetapi tentang bagaimana membangun peradaban melalui tata kelola yang unggul. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik label "agama" untuk memaklumi manajemen yang berantakan.
Saatnya profesionalisme menjadi nafas baru dalam setiap kebijakan pendidikan kita. Karena pada akhirnya, pendidikan yang bermutu lahir dari manajemen yang tertata, dan manajemen yang tertata adalah bentuk nyata dari pengabdian yang paripurna.[]
Penulis :
Reva Gusni Ananda, Hp/WA : 081928425646
