 |
| Gambar: Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH |
Tamiang-News.com, |ACEH TAMIANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon, SH, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikan pencairan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut Fadlon, DPRK Aceh Tamiang secara konsisten menyuarakan percepatan penyaluran bantuan dalam setiap forum dan pertemuan yang membahas penanganan pascabencana. Hal tersebut dilakukan mengingat masyarakat terdampak hingga kini masih menunggu kepastian bantuan yang telah dijanjikan pemerintah.
“Setiap pertemuan yang membahas korban bencana hidrometeorologi, kita selalu menegaskan agar proses pencairan bantuan segera direalisasikan,” kata Fadlon, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diminta pemerintah pusat. Dokumen pengajuan bantuan, mulai dari tahapan SK 1 hingga SK 4, disebut telah disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara administrasi sudah lengkap. Pengajuan juga sudah diserahkan ke pusat sesuai ketentuan yang diminta,” ujarnya.
Fadlon menambahkan, DPRK Aceh Tamiang juga akan melakukan koordinasi lintas fraksi guna memperkuat dorongan politik agar bantuan dapat segera dicairkan. Menurutnya, langkah tersebut penting karena kebutuhan masyarakat terdampak bencana semakin mendesak.
Ia menegaskan bahwa selama ini pihaknya telah berulang kali menyampaikan kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan dan Pemulihan (Satgas PPR) agar seluruh bantuan yang telah dijanjikan pemerintah dapat segera direalisasikan.
“Pada prinsipnya, saya sudah sering menyampaikan dalam setiap pertemuan dengan Tim Satgas PPR agar seluruh bantuan yang dijanjikan, baik stimulan rumah rusak, bantuan perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi, maupun bantuan hidup (jadup), segera direalisasikan,” katanya.
Selain itu, Fadlon meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak cukup berat akibat bencana hidrometeorologi, sehingga percepatan bantuan sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan masyarakat.
“Korban bencana sangat membutuhkan kepastian bantuan yang sudah dijanjikan. Karena itu kami meminta agar segera dicairkan,” tegasnya.
Fadlon juga memastikan bahwa data calon penerima bantuan di Aceh Tamiang telah disusun secara lengkap dengan sistem by name by address dan telah diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran bantuan.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang hingga kini masih belum sepenuhnya pulih pascabencana. Keterlambatan pencairan bantuan, menurutnya, berpotensi memperberat beban masyarakat yang masih berjuang memulihkan kehidupan dan usaha mereka.
“Ekonomi masyarakat masih sulit, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan bantuan untuk pelaku UMKM juga belum ada kejelasan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Fadlon berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar proses pencairan bantuan dapat dipercepat, sehingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.[]TNW_001
