 |
| Suasana diskusi terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh, yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026). |
Tamiang-News.com, |BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi, menyusul Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., saat mengikuti diskusi terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh, yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Taufik didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT. Diskusi turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., Asisten Deputi PRB Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA terkait.
Taufik mengatakan, diskusi tersebut menjadi momentum penting untuk menyinkronkan langkah penanganan rehab-rekon sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Menurutnya, percepatan perlu dilakukan mengingat kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi di Aceh hingga penghujung tahun.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Sejumlah Persoalan Masih Menjadi Perhatian
Sementara itu, T. Robby Irza melaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus dalam proses pemulihan pascabencana. Di antaranya penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), optimalisasi posko penanganan bencana di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan terhadap berbagai program rehab-rekon yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga.
Menurutnya, sinkronisasi data antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar seluruh pihak memiliki informasi yang utuh mengenai program yang sedang berjalan. Langkah tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program di lapangan.
Selain persoalan rehab-rekon, Robby turut menyampaikan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong agar dapat direalisasikan secara optimal.
Pemerintah Pusat Bentuk Tim Pengarah dan Pakar
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan proses pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik. Berbagai persoalan yang dinilai sensitif dalam proses pemulihan, kata dia, perlu mendapat pengawalan bersama agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi sebagai bahan penguatan strategi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Pemerintah Aceh berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat mempercepat proses pemulihan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi berikutnya.[]TN_W001(RG)
Label berita: Bencana | Aceh | Rehab-Rekon | Pemerintahan
