 |
| Foto/Ilustrasi |
Maraknya kasus perjudian online dan penyekapan WNI di kamboja menjadi permasalahn yang tak usai sejak bertahun-tahun lamanya. Meningkatnya kemajuan teknologi menjadi salah satu pemicu meningkatnya praktik perjudian online ditanah air maupun luar negeri.
Perjudian online sering terjadi di kalangan pelajar dan Mahasiswa, totalnya mencapai ratusan ribu generasi milenial dan generasi Z yang mengakses situs perjudian online. Banyaknya angka yang mengakses perjudian online melihat dari iklan perjudian online. Kemajuan media sosial seperti, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube, menjadi penyedia iklan perjudian online.
Kemajuan teknologi dan mudahnya mengakses situs perjudian online serta mudahnya melakukan pembayaran merupakan penyebab utama dalam perjudian online ini. Mudahnya melakukan pembayaran memicu para pengakses untuk melakukan transaksi.
Perjudian online juga memiliki dampak yang negatif mulai dari ekonomi, psikologis, sosial dan kesehatan. Dampak negatif kerab muncul karena mengalami kekalahan, namun tetap melakukan transasksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Tantangan utama dalam perjudian online adalah kecanduan. Banyak orang yang kecanduan dengan judi online dan susah untuk keluar. Dengan kata lain kecanduan juga bisa di sebut sebagai sulitnya mengendalikan kebiasaan perjudian online mereka.
Tak hanya di Indonesia, perjudian online juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Negara-nagara yang terlibat dengan perjudial online seperti negara Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, Myanmar. Perjudian online ini menjadi masalah serius dan dioperasikan secara terorganisir.
Kamboja menjadi negara paling terkenal akan perjudian onlienya. Kota Sihanoukville memiliki julukan ‘Kampong Som’ sebagai tempat untuk melakukan perjudian. Tak hanya julukan Kampong Som, Kota Sihinoukville juga memiliki julukan lainnya yaitu, Las Vegas dari Timur.
Munculnya julukan Las Vegas dari Timur karena memiliki berbagai macam jenis perusahaan kasino dan berbagai macam situs perjudian lainnya. Adanya julukan itu dikarenakan banyaknya perusahaan dari China yang bekerja sama dan berinvestasi di negara Kamboja.
Pindahnya perjudian China ke Kamboja lantaran sangat mudah mendapatkan akses dan lepas dari hukum yang ketat. Perjudian online menjadi media dalam meraup keuntungan yang sangat besar.
Negara Myanmar dan negara lainnya juga merupakan bagian dari negara yang terlibat dengan perjudian online. Sama halnya dengan negara kamboja, Negara Asia Tenggara lain juga melakukan perjudian online demi tujuan yang sama yaitu, meraup keuntungan yang besar.
Tak hanya perjudian online, Negara Kamboja, Myanmar, Vietnam, Thailand, Loas, Filipina, juga melakukan penipuan dan perdagangan manusia dan menjadi lokasi utama dalam kejahatan ini. Namun dianggap sebagai mata pencaharian dari sebagian masyarakat.
Kasus perdagangan manusia dengan modus penipuan daring yang menawarkan gaji yang tinggi diluar negeri atau online scamming yang mengincar anak muda. Tak hanya lelaki, bahkan perumpuan juga tak luput dari penawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi.
Alasan utama tertariknya para anak muda di Indonesia adalah untuk memiliki penghasilan yang tinggi dan untuk mensejahterakan hidupnya. Dari tawaran pekerjaan yang diberikan sama sekali tidak meminta persyaratan yang sulit dan penahanan ijazah. Cukup dengan mengerti dalam menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya.
Pada awal tahun 2025 WNI berjumlah ratusan orang berhasil di pulangkan dari Myanmar yang merupakan korban dari sindikat tindak kriminal perdagangan manusia. Para WNI yang dipekerjakan sebagai sindikat online scamming mengalami tekanan, kekerasan secara fisik dan diancam akan mengambil organ tubuhnya saat tidak mencapai target yang diterapkan.
Soleh Dermawan (24) pemuda asal Kota Bekasi yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Soleh mendapatkan tawaran pekerjaan dari Yayasan di Tanjung Priuk dengan iming-iming gaji yang tinggi dan bekerja sebagai Chef, namun dipekerjakan sebagai Admin judol di Thailand.
Dari banyaknya kasus penipuan online dan perdagangan manusia yang beredar di media sosial, menarik perhatian pemerintah untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Namun hingga saat ini banyak para WNI yang masih terjebak dengan sindikat tersebut, karena adanya oknum dalam negeri yang bekerjasama.
Sulitnya kasus ini di tuntaskan karena licinnya akan hukum di negeri ini dan kurangnya penegakan hukum bagi oknum yang memiliki kekuasaan. Dan masih ada juga WNI yang tertarik dengan tawaran pekerjaan.[]
Penulis :
Sandro Nababan, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang
